Realisasi Tiba dengan hari ini tercapai 22,25 persen atau sebanyak 88.635 penerima Donasi yang sudah ditetapkan dan dicairkan bantuannya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi Program Donasi Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga 1 Juli 2026 mencapai 88.635 penerima atau 22,25 persen dari Sasaran tahun ini.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Musrifah di Jakarta, Rabu, mengatakan Donasi tersebut telah ditetapkan dan dicairkan kepada para penerima yang memenuhi persyaratan.
“Realisasi Tiba dengan hari ini tercapai 22,25 persen atau sebanyak 88.635 penerima Donasi yang sudah ditetapkan dan dicairkan bantuannya,” kata Musrifah.
Ia menjelaskan BSPS merupakan Donasi stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Demi meningkatkan kualitas rumah agar menjadi layak huni.
Program tersebut dilaksanakan oleh tiga direktorat jenderal di Kementerian PKP, yakni Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
Pada 2026, pemerintah menargetkan Penyelenggaraan BSPS sebanyak 400.000 unit. Sasaran tersebut terdiri atas 120.000 unit di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, 120.000 unit di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan 160.000 unit di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan peningkatan kuota BSPS, penurunan Tumbuh pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Maruarar, Presiden Prabowo meningkatkan kuota BSPS pada 2026 menjadi 400.000 unit, naik dari 45.000 unit pada 2025.
Ia menambahkan pemerintah juga memberikan kemudahan melalui KUR Perumahan dengan plafon di Rendah Rp100 juta tanpa Jaminan, Tumbuh 0,5 persen per bulan atau enam persen per tahun.
Maruarar menegaskan keberhasilan program BSPS diukur dari meningkatnya kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya Kagak layak huni menjadi layak huni. Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
