Lamongan (Liputanindo.id) – Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Demi kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Penilaian tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang diterima Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Jumat (30/5/2026).
Penyerahan LHP dilakukan Berbarengan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Djaisin, menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak, hingga menghasilkan Hasil opini. Pemeriksaan tersebut menitikberatkan pada transaksi yang berjalan selama tahun anggaran,” katanya.
Sementara itu, Yuhronur menyampaikan bahwa capaian WTP sepuluh kali berturut-turut menjadi bentuk komitmen Pemkab Lamongan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Demi kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja Berbarengan seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” kata Yuhronur.
Orang nomor satu di Kota Soto itu menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara Bagus dan Betul.
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus Lanjut dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Oleh Karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan Pengkajian Demi Lanjut memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (fak/ted)
