Liputanindo.id – Pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Chabibi Syaefudin menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dilemahkan lewat operasi senyap Riza Chalid (RC), tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
“Di balik riuh rendah kritik tersebut, tercium aroma operasi intelijen yang sistematis, sebuah upaya penciptaan “Black Swan” (Angsa Hitam) Buat mengguncang fondasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui pelemahan instrumen setia negara, yakni Polri dan Kejaksaan Mulia,” kata Chabibi Syaefudin, Minggu (1/2/2026).
Chabibi Syaefudin menjelaskan fenomena yang melibatkan narasi dari “Golongan 50” yang diisi oleh deretan tokoh vokal seperti Gatot Nurmantyo hingga Said Didu, menunjukkan Kalau Podium politik Indonesia sedang Tak Berkualitas-Berkualitas saja.
Secara teoritis, politik Indonesia Ketika ini adalah perwujudan dari strategi Subversi dan Agitprop (Agitasi dan Propaganda). Dalam kacamata intelijen, Golongan ini Tak Kembali berperan sebagai oposisi konstruktif, melainkan bergeser menjadi Agent of Influence yang digerakkan oleh kepentingan logistik besar yang sedang terdesak.
“Kekecewaan mereka terhadap langkah pragmatis Prabowo yang berkoalisi dengan pemerintahan sebelumnya bukan didasari oleh idealisme, melainkan ketakutan akan hilangnya perlindungan politik bagi jejaring bisnis RC,” tuturnya.
Chabibi mengatakan Riza Chalid juga menyerang dengan metode “False Flag Operation” ketika negara sedang “menyikat” simpul-simpul kekuasaannya. Serangan itu mengubah isu reformasi birokrasi diputarbalikkan menjadi narasi pembangkangan institusi.
Serangan terhadap Polri dan Kapolri melalui isu penolakan transformasi posisi Polri di Dasar kementerian merupakan puncak dari taktik Divide et Impera modern. Dengan mengembuskan stigma negatif Kalau Polri melakukan “pembangkangan” atau mbalelo terhadap Presiden, Golongan ini sedang berupaya memutus urat nadi kepercayaan antara Panglima Tertinggi dan alat pengamannya.
Dalam teori Institutional Realism, stabilitas sebuah rezim sangat bergantung pada soliditas Rekanan antara kepemimpinan sipil dan aparat keamanan.
Ketika Polri dituduh Membangun “tim tandingan” reformasi, Chabibi mengatakan tujuannya bukan Buat memperbaiki institusi. Melainkan menciptakan Konflik horizontal dengan TNI dan memperlemah wibawa Kapolri di mata Presiden.
“Ini adalah upaya menciptakan kelumpuhan internal agar Daya pemerintah habis Buat memadamkan ‘api di dalam sekoci’ sendiri, sementara aktor intelektual di balik layar mencari celah Buat melepaskan diri dari jerat hukum,” ucapnya.
Lebih jauh Kembali, keberadaan figur-figur seperti mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di dalam lingkaran tertentu harus dibaca dalam kerangka Fifth Column atau “Kolom Kelima”. Teori ini menjelaskan adanya elemen di dalam atau di dekat kekuasaan yang secara sadar atau Tak menjadi “duri dalam daging”, berfungsi sebagai operator yang menjaga kepentingan Pelan agar tetap bercokol.
“Puncak dari skenario ini adalah persiapan munculnya fenomena Black Swan. Merujuk pada pemikiran Nassim Nicholas Taleb, Black Swan adalah peristiwa langka yang tak terprediksi Tetapi Mempunyai Pengaruh ekstrem yang menghancurkan. Golongan 50 dan penyokong logistiknya sedang menanti, atau lebih tepatnya menciptakan kondisi tersebut,” katanya.
Kalau delegitimasi terhadap Polri dan Kejaksaan Mulia berhasil menciptakan kekosongan otoritas atau mosi Tak percaya di tingkat akar rumput, Chabibi menuturkan stabilitas nasional akan runtuh dalam sekejap. Dalam situasi kacau itulah, posisi tawar politik akan bergeser, dan kebebasan bagi aktor-aktor seperti RC menjadi komoditas barter yang mungkin terjadi.
“Presiden Prabowo harus waspada bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak di jalanan, melainkan mereka yang Bisa membelokkan opini publik melalui narasi yang seolah-olah akademis dan patriotik, Tetapi berhulu pada kepentingan sempit satu individu,” terangnya.
