Pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai langkah memperkuat sinergi antarlembaga dalam mengantisipasi ancaman fenomena El Nino pada 2026 dan 2027.
Dilansir dari Detikcom pada Kamis (18/6/2026), kebijakan tersebut ditempuh guna menekan risiko kekeringan dan lonjakan titik panas menjelang musim kemarau. Pengaktifan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Spesifik Pengendalian Karhutla di Gedung Manggala Wanabakti.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menjelaskan bahwa fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan secara drastis serta memperbesar Kesempatan terjadinya kebakaran hutan. Pemerintah juga telah memetakan enam provinsi rawan, meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan bahwa reaktivasi ini menjadi instrumen Krusial agar koordinasi berjalan efektif dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan.
“Sebagai langkah antisipatif, pemerintah melakukan reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026,” demikian siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sempat membubarkan desk serta satuan tugas ini setelah situasi sepanjang tahun 2025 dinilai terkendali, Lewat mengembalikan wewenang ke masing-masing instansi.
Dalam skema operasi penanganan yang mengacu pada regulasi terdahulu, BNPB memegang tanggung jawab penuh atas Penyelenggaraan operasi darat, patroli udara, water bombing, hingga modifikasi cuaca.
