Ilustrasi transisi Daya. Foto: e2consulting.co.id
Jakarta: Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat realisasi transisi Daya nasional dinilai bukan sekadar wacana politik. Sejumlah program strategis nasional seperti proyek dedieselisasi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta pengembangan Daya baru dan terbarukan (EBT) lainya mulai didorong Buat segera dieksekusi secara konkret tanpa pengecualian.
Dalam memastikan efektivitas agenda swasembada Daya nasional, Presiden memerintahkan pembentukan Satgas Percepatan Transisi Daya yang dipimpin langsung oleh Menteri Daya dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Di sisi lain, pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Investasi yang diketuai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Langkah pemerintah tersebut diapresiasi Koordinator Daulat Daya, Ridwan Hanafi. Menurut dia, pembentukan satgas tersebut sebagai upaya percepatan transisi Daya nasional yang dinilai stagnasi selama satu Dasa warsa terakhir karena berbagai Unsur.
“Program percepatan transisi Daya selama ini berjalan Lamban karena miskomunikasi antar lembaga, ego sektoral dan Bukan adaptif terhadap percepatan investasi,” ungkap Ridwan melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut dia, minat investor domestik maupun Dunia terhadap proyek Daya nasional sebenarnya sangat besar. Tetapi dalam praktiknya, Tetap banyak hambatan non-teknis yang Membangun realisasi proyek berjalan Lamban.
Ridwan juga menyoroti minimnya sosialisasi dan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program transisi Daya. Ia menilai percepatan investasi Daya Bukan cukup hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi lintas sektor dan dukungan publik yang kuat.
Ridwan mengapresiasi langkah Ketua Satgas Percepatan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memanggil PT PLN (Persero), Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengembang swasta pada 7 Mei 2026. Hal itu dilakukan guna membahas hambatan Penyelenggaraan proyek Daya terbarukan di kawasan Waduk Saguling, Jawa Barat.
Koordinator Daulat Daya, Ridwan Hanafi. Foto: Istimewa.
Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat pengembangan Daya terbarukan strategis nasional melalui proyek PLTS Terapung Saguling berkapasitas 92 MWp yang ditargetkan beroperasi pada November 2026, serta pengembangan proyek PLTA Saguling.
Dia berharap pembentukan sejumlah satgas tersebut harus menjadi titik balik reformasi tata kelola investasi Daya nasional agar lebih Segera, transparan, dan berpihak pada kepentingan ketahanan Daya nasional.
“Indonesia Mempunyai potensi Daya baru dan terbarukan yang sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang bukan Tengah tambahan Upacara, melainkan keberanian Buat mengeksekusi dan membersihkan hambatan birokrasi yang menghambat investasi,” ujar Ridwan.
