Ilustrasi. Foto: dok Kementerian PUPR.
Jakarta: PT Bank Syariah Nasional (BSN) Lalu mengokohkan posisinya sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan perumahan nasional dengan meluncurkan program inisiatif “BSN Siap KPR”. Program ini dirancang Demi memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi Grup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal.
Direktur Penting BSN, Alex Sofjan Noor mengungkapkan, 2026 perseroan memperoleh kuota penyaluran KPR Subsidi sebanyak 73.700 unit. Bilangan tersebut mengalami peningkatan Sekeliling 34,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 54.700 unit.
“Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas Penting BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN Demi mendukung program perumahan nasional,” ujar Alex dalam peluncuran program BSN Siap KPR di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Alex mengungkapkan, kendala Penting masyarakat MBR dalam mengakses KPR bukanlah ketidakmampuan membayar cicilan, melainkan belum Mempunyai rekam jejak yang cukup Demi membuktikan kemampuannya. Demi itu, melalui program BSN Siap KPR, calon debitur diarahkan Demi menabung secara rutin selama kurun waktu 3-6 bulan melalui aplikasi digital bank guna membangun rekam jejak (track record) transaksi perbankan serta literasi keuangan.
Hingga akhir 2026, BSN membidik Sasaran Tertentu Demi program anyar ini. “Tamat dengan akhir 2026, kami menargetkan Program BSN Siap KPR dapat menjangkau 1.000 calon nasabah dari Kenalan developer yang berpartisipasi. Seribu calon nasabah bukan hanya Bilangan bisnis, tetapi di baliknya terdapat seribu keluarga yang sedang berusaha mendekatkan diri pada impian Mempunyai rumah,” tegas Alex.
Meringankan pekerja informal
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Hartati, menilai skema edukasi perseroan dapat menjawab tantangan Bilangan backlog pemilikan rumah nasional yang Begitu ini mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
“Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan Demi menabung dulu, sehingga dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Ini terobosan yang sangat Berkualitas agar pekerja informal betul-betul Bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi,” tutur Sri.
Sri mencatat, Tertentu Demi kategori KPR rumah tapak subsidi, Sasaran BSN tahun ini ditetapkan sebesar 69.636 unit. Hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran BSN Demi kategori ini telah menembus 29.309 unit atau setara 42,09 persen dari Sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengurai berbagai hambatan di sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Di sisi demand, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berbarengan asosiasi telah menyepakati bahwa catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Demi pinjaman hingga Rp1 juta ke Dasar Kagak Tengah menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.
“Kemitraan dengan Bank BSN Lalu kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami Berbarengan Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun Demi MBR berpenghasilan di Dasar Rp4 juta,” ujar Heru.
