Perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 2026 ini berada di persimpangan jalan yang ganjil. Di atas kertas, capaian makroekonomi tampak berkilau dengan pertumbuhan triwulan pertama mencapai 5,61 persen secara tahunan. Bilangan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional pun melandai di level 4,68 persen, bahkan Area strategis seperti Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran yang lebih rendah Tengah, yakni 3,55 persen. Tetapi, di balik barisan Bilangan yang solid tersebut, tersimpan keresahan mendalam di tingkat akar rumput.
Sebuah pertanyaan mendasar muncul ke permukaan: Kalau roda ekonomi berputar kencang dan pengangguran menyusut, mengapa beban hidup kelas menengah Dasar Malah terasa kian mencekik?
Disonansi ini berakar pada fenomena pertumbuhan tanpa lapangan kerja berkualitas atau “jobless growth”. Mesin pertumbuhan ekonomi Demi ini digerakkan oleh investasi padat modal, seperti proyek-proyek hilirisasi raksasa, yang sayangnya minim dalam menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah masif.
Pada Demi yang sama, sektor manufaktur yang menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja formal Malah mengalami stagnasi. Ketika indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur melorot ke Area batas Pengembangan di level 50,0 akibat tekanan biaya bahan baku dan pelemahan nilai Ganti rupiah, sektor industri terpukul hebat. Akibatnya, gelombang pemutusan Interaksi kerja (PHK) Enggak Tengah menjadi ancaman abstrak, melainkan realitas yang siap menumbangkan belasan ribu pekerja di sektor manufaktur serta puluhan ribu buruh di sektor pertambangan nikel dan batu bara akibat pemangkasan kuota produksi.
Kondisi ini diperparah oleh bias metodologi dalam mendefinisikan status “bekerja”. Merujuk pada standar Dunia, seseorang sudah dianggap bekerja Kalau melakukan aktivitas ekonomi minimal satu jam saja dalam seminggu terakhir. Definisi ini memang berhasil menjaga agar Bilangan pengangguran Formal Enggak membengkak, Tetapi gagal memotret realitas kesejahteraan yang sesungguhnya. Akibatnya, jutaan orang yang terkena PHK dan terlempar dari sektor formal kemudian beralih menjadi pengemudi ojek daring beberapa jam seminggu, atau sekadar membantu usaha warung keluarga tanpa upah, langsung dikategorikan sebagai orang yang bekerja.
Faktanya, Dekat sepertiga angkatan kerja kita terjebak dalam kategori Sebelah penganggur dan pekerja paruh waktu. Sektor informal bertindak sebagai jaring pengaman yang Ringkih, menampung limpahan tenaga kerja yang tersingkir dari industri. Penurunan Bilangan pengangguran bukanlah indikasi dari terciptanya kemakmuran atau lapangan kerja yang layak, melainkan sebuah indikator daya tahan defensif masyarakat yang terpaksa mengambil pekerjaan apa saja demi sekadar menyambung hidup setelah kehilangan pekerjaan utamanya.
Dampak langsung dari hantaman PHK dan buruknya kualitas lapangan kerja ini adalah erosi yang masif pada pilar penyangga ekonomi nasional, Ialah kelas menengah Dasar. Grup ini Serempak dengan jutaan penduduk yang berada di ambang batasnya, atau “aspiring middle class”, kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka terjebak dalam gunting nafkah yang menjepit dari dua arah: stagnasi upah riil di satu sisi, dan lonjakan inflasi kebutuhan pokok di sisi lain. Rata-rata upah buruh yang relatif rendah Enggak Tengah Mempunyai daya beli yang kuat ketika dihadapkan pada kenaikan harga pangan dan Daya yang melambung tinggi.
Karena sebagian besar pendapatan habis hanya Kepada memenuhi kebutuhan perut sehari-hari, kemampuan Grup ini Kepada mengonsumsi barang dan jasa lainnya merosot tajam. Akibatnya, kontribusi kelas menengah Dasar terhadap total konsumsi nasional menyusut drastis. Ini adalah alarm keras bagi masa depan ekonomi nasional, mengingat konsumsi domestik selama ini menjadi motor Istimewa penggerak pertumbuhan. Satu guncangan ekonomi saja—Berkualitas berupa pemangkasan subsidi maupun badai PHK lanjutan—akan dengan mudah melempar puluhan juta Penduduk rentan ini ke Dasar garis kemiskinan formal.
Menonton ke depan, pemerintah Enggak boleh Tengah terlena dengan glorifikasi Bilangan-Bilangan makro yang Enggak membumi. Menurunnya tingkat pengangguran di tingkat nasional maupun daerah Enggak akan membawa Dampak kesejahteraan Kalau Enggak dibarengi dengan perbaikan kualitas pekerjaan dan perlindungan industri padat karya. Kebijakan investasi harus dirombak total agar Enggak hanya mengejar Sasaran nilai nominal, melainkan wajib dikunci dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja formal yang Pandai menahan laju PHK serta adanya transfer teknologi yang inklusif.
Ekonomi yang sehat Enggak diukur dari seberapa megah Bilangan pertumbuhan yang tertulis di atas kertas anggaran, melainkan dari seberapa banyak manusianya yang Pandai hidup layak dan ikut tumbuh bersamanya. Tanpa adanya perubahan struktur ketenagakerjaan yang Mendasar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan menjadi ilusi visual, sementara fondasi kelas menengah Dasar akan Lanjut berjalan di atas lapisan es yang kian menipis dan siap retak Bilaman saja. [but]
Hadipras
Pengamat Sosial dan Politik
