Kelanjutan jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Penting Tetap belum menemui titik terang setelah terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi importasi barang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya kini harus menanti instruksi lanjutan guna mengambil keputusan terkait posisi strategis di Ditjen Bea Cukai tersebut.
Langkah ini berbeda dari rencana sebelumnya, di mana perkiraan nasib jabatan tersebut sedianya bakal diputuskan pada pekan ini, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.
“Kita Tetap tunggu perintah lebih lanjut,” ujar Purbaya kepada awak media, Rabu (27/5/2026).
Kasus hukum ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan adanya dugaan Jenis Biaya suap senilai Sin$213.600 atau berkisar Rp2,94 miliar dengan acuan kurs Rp13.805,46.
Jenis Biaya kakap tersebut diduga berasal dari pimpinan Blueray Cargo, John Field, yang kini berstatus sebagai terdakwa dalam perkara penyimpangan importasi komoditas.
Di dalam persidangan, tim jaksa mengungkap fakta mengenai penyerahan sebuah amplop cokelat berkode 1-DIR yang diserahkan kepada saksi bernama Orlando melalui perantara Sri Pangastuti pada Agustus 2025.
Meskipun Orlando mengaku sama sekali Kagak mengetahui identitas Niscaya dari figur yang dituju oleh paket Dana ribuan dolar Singapura tersebut, pihak penegak hukum mengklaim Mempunyai bukti kuat.
“Izin majelis [hakim], kami tegaskan yang nomor 1 adalah Dirjen Bea Cukai [Djaka Budhi Utama]. Nilainya Sin$213.600. Itu kami yang tegaskan. Karena kami yang punya bukti ini,” ujar Jaksa KPK Takdir Suhan dikutip, Kamis (21/5/2026).
Persoalan di internal lembaga keuangan ini juga memicu reaksi keras langsung dari lini kepemimpinan tertinggi negara dalam agenda sidang legislatif Formal.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memberikan instruksi tegas kepada Menteri Keuangan Buat segera melakukan Penilaian menyeluruh serta perbaikan performa pada instansi kepabeanan tersebut.
Perintah perombakan struktur itu disampaikan dalam pidato pembacaan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).
“Bea cukai kita harus diperbaiki Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai Kagak Bisa segera diganti, “ kata Prabowo.
