Sidoarjo (Liputanindo.id) – Setelah ditunggu Pelan, akhirnya pemerintah pusat Formal mengalokasikan anggaran Kepada pembangunan Flyover Gedangan Sidoarjo, yang setiap hari arus Lewat lintasnya padat.
Kepastian Biaya itu akan turun dibenarkan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, setelah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran kementerian terkait dan Komisi V DPR RI di Jakarta.
Lobi intens yang dilakukan oleh Hj. Mimik Idayana dengan pemerintah pusat telah membuahkan hasil. Biaya pembangunan Flyover Gedangan Formal dialokasikan Kepada mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan.
Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengaku sering menerima keluhan Kaum soal kemacetan. Ia pun langsung bergerak ke Jakarta menemui pejabat dan Member DPR RI. Salah satunya pertemuan dengan Danang Wicaksana Sulistya, Member Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra.
“Senin 18 Mei 2026 pukul 10 pagi saya dapat Info Bagus. Sidoarjo mendapat Biaya Kepada pembangunan Flyover Gedangan,” katanya Rabu (20/5/2026).
Mendapat kepastian itu, ia langsung menginstruksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan
H.M Bahrul Amig dan Kepala Dinas Pekerjaan Standar Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Machmud Kepada menindaklanjuti sesuai mekanisme.
Malam harinya, Pemkab Sidoarjo langsung menggelar sosialisasi pengadaan tanah di Kantor Kecamatan Gedangan.
Terkait pembangunan Flyover Gedangan, Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan proyek ini prioritas dan sudah masuk visi-misi bupati-wabup. Targetnya, pembebasan lahan selesai akhir 2026 dan pembangunan dimulai 2027.
Dukungan datang dari menteri, DPR RI, hingga presiden. Pemkab memastikan Kaum Enggak dirugikan karena ganti rugi akan sesuai nilai appraisal tertinggi.
Pembangunan flyover Gedangan ditujukan Kepada mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan yang telah berlangsung Pelan.
Selain itu, proyek ini diharapkan memberi Dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat seperti aktivitas Kaum yang membuka usaha di sisi barat Jalan Raya Gedangan tetap Pandai berjalan.
Berdasarkan kajian teknis Detail Engineering Design (DED), trase proyek digeser ke sisi timur. Hal itu mempertimbangkan efisiensi, kondisi tanah, serta Dampak terhadap masyarakat.
Bidang tanah terdampak lebih sedikit dengan luas pembebasan lahan yang terdampak adalah 45.822 meter persegi dan 89 KK serta lebih banyak lahan yang berstatus Punya negara seperti Polsek, Puskesmas, PDAM, dan lahan Punya PT KAI. (isa/ted)
