Banyuwangi (Liputanindo.id) – Jumlah kunjungan wisata di Banyuwangi sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan. Tetapi, lonjakan tersebut belum sejalan dengan capaian Pendapatan Asal Daerah (PAD) dari sektor retribusi pariwisata.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025, wisatawan Nusantara meningkat dari 3,28 juta orang pada 2024 menjadi 3,50 juta orang di 2025. Sementara itu, wisatawan mancanegara juga naik dari 122,90 orang menjadi 166,99 orang.
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febri Prima Sanjaya, menyebut peningkatan kunjungan tersebut belum berbanding lurus dengan penerimaan retribusi pariwisata yang hanya terealisasi 31 persen dari Sasaran.
“Kalau Memperhatikan Bilangan kunjungan wisata ke Banyuwangi tahun 2025 sangat luar Lazim, Tetapi capaian penerimaan retribusi pariwisata Lagi jauh dari Sasaran yang ditetapkan yang hanya terealisasi sebesar 31 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sasaran PAD dari retribusi tempat wisata pada 2025 sebesar Rp3,4 miliar, Tetapi realisasinya hanya mencapai Sekeliling Rp1,3 miliar.
“Penerimaan retribusi tempat wisata Lagi sangat jauh dari Sasaran yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi tanda tanya kami, bagaimana pengelolaan retribusi di tempat pariwisata itu, apakah terjadi kebocoran yang sistematis,” kata Febri.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPRD Banyuwangi berencana menggelar rapat kerja Spesifik dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pelaku usaha wisata.
“Buat menindaklanjuti hal ini, Komisi III akan melakukan rapat kerja Spesifik dengan Dinas Pariwisata dan pengelola destinasi wisata dengan tujuan mengurai persoalan yang menjadi kendala di lapangan,” jelasnya.
Febri juga menyoroti sistem e-ticketing pariwisata yang dinilai belum berjalan optimal. Padahal, sistem tersebut sudah terintegrasi secara online dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buat mencatat jumlah pengunjung dan retribusi secara real time.
“Sistem e-ticketing pariwisata ini belum maksimal dan belum termonitor dengan Bagus hingga Demi ini. Kita akan cari Mengerti apakah sistem ini Lagi efektif atau Enggak, di lain hal pelaksana tugas kepala dinasnya juga baru,” pungkasnya. [alr/beq]
