Data penindakan KPK pada 2004-2025, mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang Membangun kajian pencegahan korupsi Kepada merespons pengadaan pada program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial.
“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, Ketika ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Budi menjelaskan kajian tersebut dilakukan KPK Kepada memotret potensi titik rawan korupsi dalam Penyelenggaraan program tersebut.
“Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Dia menyampaikan pernyataan tersebut Kepada merespons isu di tengah masyarakat terkait pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat, yang per pasangnya disebut dibanderol Rp700 ribu sedangkan harga aslinya dinilai Sekeliling Rp200 ribu.
Sementara itu, dia mengatakan KPK Menyantap penguatan pencegahan korupsi menjadi titik krusial mengingat sektor pengadaan barang dan jasa Lagi Mempunyai tingkat kerawanan yang relatif tinggi.
“Data penindakan KPK pada 2004-2025, mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” ujarnya.
Ia menjelaskan beberapa modus yang sering dilakukan seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan Tak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di sirkel pemangku kepentingan.
Sebelumnya, pada 29 April 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sempat merespons isu tersebut. Dia mengatakan harga final sepatu per pasang dalam pengadaan program Sekolah Rakyat Dapat lebih murah dari Rp700 ribu.
“Nanti kan Terdapat proses lelang dan lain sebagainya. Dapat jadi harganya lebih murah dari alokasi yang Terdapat,” kata Mensos.
Selain itu, dia menyatakan telah mengingatkan jajaran Kemensos yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa Kepada Tak main-main.
“Kerjanya diawasi. Tak hanya oleh lembaga-lembaga Formal, tetapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun,” katanya.
Ia melanjutkan, “Kalau Terdapat pelanggaran, saya sendiri Tak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum.”
