Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Mahluk (Komnas HAM) mengajak Komisi XIII DPR RI memperkuat sinergi dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi Mahluk (HAM) di daerah agar perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan penguatan kemitraan diperlukan agar Komnas HAM Tak hanya hadir merespons pengaduan kasus per kasus, tetapi juga Bisa menjawab berbagai persoalan HAM yang berkembang melalui penguatan kelembagaan.
“Kami berharap kasus-kasus pelanggaran HAM yang Lanjut terjadi dengan pola yang Nyaris sama, kita Bisa tindaklanjuti secara sinergis dengan Bapak/Ibu sekalian di Komisi XIII sesuai dengan Dapil masing-masing,” kata Anis dalam rapat dengar pendapat Serempak Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen diikuti daring di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, data pengaduan yang dimiliki Komnas HAM telah disusun berdasarkan Daerah sehingga dapat menjadi dasar koordinasi dengan Personil DPR Buat mempercepat penanganan persoalan HAM di daerah.
Dalam kesempatan itu, Anis juga menjelaskan Argumen 312 dari 1.376 pengaduan yang diterima sepanjang semester pertama 2026 Tak dapat diproses lebih lanjut.
“Komnas HAM Tak Bisa menindaklanjuti suatu kasus yang Tak Mempunyai bukti awal yang cukup Buat memastikan kalau itu adalah peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi Mahluk. Di sisi yang lain, juga Tak Terdapat iktikad yang Berkualitas dari pengadu Buat melengkapi kelengkapan informasi dan administrasi, sehingga itu Tak dapat kami tindaklanjuti,” kata Anis.
Ia menambahkan Komnas HAM akan menindaklanjuti berbagai masukan DPR, termasuk perbaikan tata kelola kelembagaan dan penyelesaian Intervensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Tak kembali berulang pada tahun mendatang.
“Tentu kami akan upayakan agar hal serupa Tak terjadi di tahun-tahun yang akan datang,” katanya.
Anis berharap dukungan dan fungsi pengawasan DPR terhadap Komnas HAM Lanjut diperkuat sehingga efektivitas lembaga dalam melindungi hak asasi Mahluk semakin meningkat.
“Dukungan, kemudian catatan pengawasan dari DPR terhadap kami Lanjut dilakukan agar efektivitas kelembagaan kami Bisa makin menguat ke depan Buat memastikan Penyelenggaraan hak asasi Mahluk makin kondusif ke depan,” ujar Anis.
