Tanimbar, Maluku (ANTARA) – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria memperkuat sinergi antar-BUMN Buat mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar Bisa memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa.
“Sekarang ini integrasi KDKMP memang Tetap di tahap awal, jadi Tetap Terdapat yang harus disempurnakan. Ke depan kita bakal Lalu benahi supaya sistemnya makin rapi, layanannya makin lengkap, dan masyarakat desa Bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Tanimbar, Maluku, Kamis.
KDKMP dipersiapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus pusat layanan terpadu bagi masyarakat desa.
Melalui jaringan koperasi yang tersebar di berbagai Daerah, KDKMP diharapkan Bisa memperkuat distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari LPG 3 kg, beras SPHP, Minyakita, hingga pupuk bersubsidi.
Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, KDKMP juga akan menghadirkan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat desa, seperti penyaluran pembiayaan Mekaar, layanan perbankan BRILink, serta akses logistik melalui Pos Indonesia.
Kehadiran berbagai layanan tersebut diharapkan Bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, logistik, dan kebutuhan dasar dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Buat mendukung KDKMP, Dony Oskaria menggelar pertemuan Serempak jajaran Direktur Esensial Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, PTPN IV, RNI (ID FOOD), Bulog, dan Agrinas Palma.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar-BUMN dalam mendukung operasional KDKMP agar Bisa memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa.
Menurut Dony, sinergi lintas BUMN menjadi langkah awal Buat Lalu menyempurnakan layanan KDKMP sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas BUMN tersebut, KDKMP diharapkan Bukan hanya menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang Bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, logistik, pembiayaan, dan berbagai program pemberdayaan.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
