Penyidik Kejaksaan Mulia menerima lebih dari 20 nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Gizi Gratis dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya pada Rabu (10/6/2026).
Informasi penyerahan puluhan nama dalam Informasi Acara Pemeriksaan tersebut dilansir dari Detikcom melalui pernyataan kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti. Selain menyodorkan puluhan nama, pihak tersangka juga mengajukan permohonan Formal sebagai Justice Collaborator kepada kejaksaan.
“Sudah kita sampaikan ke penyidik (20 lebih nama) udah Terdapat di-BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP,” kata Krisna, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.
Pihak pengacara menegaskan bahwa pengajuan status hukum Spesifik bagi kliennya telah diserahkan secara Formal demi membantu penuntasan perkara. Langkah ini diharapkan Pandai mempermudah aparat dalam melacak keterlibatan pihak lain yang lebih luas.
“(JC) sudah kita sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan (ke Kejagung). Kita berharap dari kejaksaan mengabulkan JC nya karena Buat mengungkap peristiwa lebih besar Lampau Buat pengembangan penyidikan lebih mudah,” ujar Krisna, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.
Krisna kemudian merincikan jumlah terduga yang mencapai puluhan orang dari berbagai rumpun lembaga pemerintahan. Menurutnya, Nomor yang masuk dalam laporan penyidikan tersebut Lagi berpotensi Buat bertambah.
“Terdapat orang-orang, pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif, (Jumlahnya) 26, Terdapat kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja,” ucap Krisna, Kuasa Hukum Sony Sonjaya.
Di sisi lain, tuduhan mengenai adanya keterlibatan internal partai politik dalam pusaran kasus korupsi ini langsung memicu reaksi keras. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah adanya komunikasi antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan tersangka.
“Ketua Lumrah Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bukan mengenal Kerabat Sony Sonjaya. AHY Bukan pernah Berjumpa maupun berkomunikasi dengan Kerabat Sony Sonjaya,” ujar Herzaky, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.
Pihak partai juga memberikan Penerangan mengenai tudingan intervensi atau rekomendasi proyek yang mengarah pada pimpinan mereka. Juru bicara partai memastikan Bukan Terdapat pengusulan fasilitas atau program apa pun dari pihak eksternal.
“AHY Bukan pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta Donasi, ataupun meminta dukungan kepada Kerabat Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, Bagus secara langsung maupun Bukan langsung,” kata Herzaky, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.
Selanjutnya, Herzaky mengklarifikasi perihal penyebaran Info mengenai keterlibatan perwira militer yang dikaitkan dengan nama ketua Lumrah mereka. Isu mengenai usulan nama personel militer tersebut dinilai Bukan Mempunyai landasan kebenaran.
“Dalam postingan tersebut Bukan dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa ‘AHY’ maupun siapa ‘2 Orang Kolonel’ yang dimaksud. Tetapi, apabila yang dimaksud adalah Ketua Lumrah Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut Bukan Mempunyai dasar fakta apapun,” ucap Herzaky, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.
Pernyataan penutup dari pihak Demokrat menegaskan posisi hukum mereka terhadap peredaran Info tersebut di ruang publik. Pihak partai Memperhatikan penyebaran informasi tanpa bukti otentik itu sebagai sebuah pencemaran nama Bagus.
“Karena itu, frasa ‘2 orang Kolonel usulan AHY’, Kalau yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali Bukan mengandung kebenaran,” sambung Herzaky, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman turut memberikan Penerangan mengenai kepemilikan titik satuan pelayanan pasokan gizi. Dudung membantah Mempunyai fasilitas pengelolaan dapur usai Berjumpa dengan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang.
“Lalu satu hal saya Mau menyampaikan Penerangan, Terdapat Informasi Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan,” kata Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Mantan KSAD ini menjelaskan kronologi awal mula namanya Dapat terseret ke dalam isu pengadaan fasilitas dapur tersebut. Interaksi kedekatan dengan sejumlah pengurus lembaga pendidikan keagamaan memicu adanya aspirasi terkait penerima manfaat.
“Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang Lampau, mungkin tujuh, enam bulan yang Lampau, saya kan dekat dengan pesantren. Terdapat pengurus-pengurus pesantren itu Terdapat Abah Junaidi, Terdapat Ustaz Iskandar, itu menyampaikan kepada saya bahwa Terdapat program memang pesantren ya, Buat sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan Terdapat santrinya empat ribu, Terdapat yang lima ribu, sehingga Dapat ditetapkan sebagai titik Buat dapurnya,” ujar Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Dudung kemudian membantu memfasilitasi komunikasi antara pengurus pesantren dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Tetapi, dalam perkembangannya, rencana pengerjaan fasilitas tersebut dilaporkan Bukan pernah berjalan.
“Nah, kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini Terdapat pesantren yang sudah siap ya, sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah, realisasinya Bukan Terdapat. Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, ‘Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya’,” ujar Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Komunikasi lanjutan mengenai pembangunan dapur sepenuhnya diserahkan kepada pihak kementerian dan pesantren terkait tanpa keterlibatannya Tengah. Proses peninjauan ulang menunjukkan bahwa infrastruktur yang direncanakan sama sekali belum berdiri di Letak.
“Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan saya sudah Bukan mengerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini beberapa minggu yang Lampau, saya tanya Pak Dadan gimana itu?
Rupanya Tiba sekarang prosesnya pun belum selesai, bangunnya-dapurnya pun belum terbangun. Saya tanya Abah Junaidi dan sebagainya,” ucap Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Upaya Donasi komunikasi tersebut dinilai menjadi celah munculnya rumor yang menyebut dirinya ikut mengelola proyek. Dudung menolak keras segala spekulasi kepemilikan aset tersebut dan menantang pembuktian di lapangan.
“Sekadar karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak Terdapat sama sekali saya punya dapur ya,” imbuh Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
Bantahan lain datang dari pihak legislatif yang merasa namanya diseret dalam dugaan penyimpangan distribusi fasilitas program gizi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan klaim keterlibatan dirinya Bukan berdasar.
“Itu tuduhan yang Bukan Akurat alias fitnah karena saya Bukan terlibat korupsi di BGN,” kata Yahya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Politisi dari Partai Golkar tersebut meyakinkan publik bahwa dirinya sama sekali Bukan bersentuhan dengan kebijakan teknis maupun transaksi titik operasional. Yahya mempertanyakan dasar hukum dari tuduhan yang diarahkan kepada dirinya.
“Saya Bukan terlibat dalam pengadaan di BGN dan saya Bukan terlibat dalam penjualan titik dapur. Lampau di mana unsur korupsinya?” kata Yahya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
