Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan signifikan jumlah Rukun Anggota (RW) kumuh sebesar 52,58 persen menjadi 211 Distrik pada Rabu (6/5/2026). Data yang dilansir dari Detikcom menunjukkan penyusutan drastis dari Nomor 445 RW kumuh yang terdata pada tahun 2017 silam.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi terkait. Salah satu Kawan strategis dalam pemetaan data ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
“Secara garis besar, prinsipnya, dari 445 RW kumuh di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono memberikan penegasan bahwa hasil positif tersebut Enggak semata-mata diklaim sebagai prestasi tunggal jajaran pemerintahannya. Menurutnya, terdapat dinamika kependudukan dan berbagai Unsur lapangan yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan status Distrik tersebut.
“Saya Enggak mau mengklaim bahwa itu Seluruh adalah hasil dari apa yang kami lakukan. Tetapi, dengan kondisi penduduk yang Lanjut bertambah dan persoalan yang semakin kompleks, penurunan ini patut disyukuri,” ujar Pramono Anung.
Mantan Sekretaris Kabinet ini juga memberikan instruksi agar Pembuktian data dilakukan secara berkala dan lebih mendalam. Langkah ini bertujuan Buat memastikan validitas status Distrik yang sudah dinyatakan Enggak kumuh demi meningkatkan standar hidup Anggota.
“Jadi kami menggunakan dua pendekatan, pendataan langsung di lapangan ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi Gambaran satelit. Dengan demikian hasilnya lebih Presisi karena memanfaatkan perkembangan teknologi,” kata Widy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti atau akrab disapa Widy, memaparkan bahwa integrasi teknologi menjadi kunci Esensial dalam proses identifikasi Distrik. Penggunaan satelit membantu petugas melakukan kalibrasi terhadap Intervensi fisik yang diperoleh dari survei langsung di lapangan.
“Kami juga tadi sudah akan melakukan kerja sama Buat melakukan pendataan terkait ruang terbuka hijau. Nah, ini tentunya teknologi Gambaran satelit akan kami gunakan Buat hal ini,” imbuh Widy.
Berdasarkan laporan BPS, dari total 2.749 RW yang tersebar di Jakarta, sebanyak 211 RW masuk dalam kategori kumuh sesuai hasil finalisasi pendataan tahun 2026. Ke depannya, otoritas terkait berencana melakukan Pembuktian lanjutan terhadap 1.904 RW lainnya serta mengembangkan dashboard data sosial ekonomi.
