Liputanindo.id – Mahkamah Konstitusi Thailand menutuskan Demi menangguhkan jabatan Perdana Menteri yang dipegang oleh Paetongtarn Shinawatra, terkait kebocoran telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Paetongtarn meminta Ampun dan mengaku Mau melakukan yang terbaik demi rakyat Thailand.
Mahkamah Konstitusi Thailand mengumumkan pada hari Selasa (1/7) bahwa mereka akan mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh 36 senator yang menyerukan pemecatan Paetongtarn. Perdana Menteri itu dituduh melakukan ketidakjujuran dan melanggar standar etika yang melanggar konstitusi.
Menanggapi keputusan itu, Paetongtarn mangaku menerima Sekalian konsekuensi yang dihadapi. Ia juga meminta Ampun telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Thailand.
“Saya selalu berniat Demi melakukan yang terbaik bagi negara saya. Saya Mau meminta Ampun kepada rakyat Thailand yang merasa frustrasi dengan hal ini,” katanya, dikutip The Guardian, Selasa (1/7/2025).
Diketahui Paetongtarn menghadapi tekanan yang meningkat setelah rekaman percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja yang berkuasa, Hun Sen, bocor ke publik. Dalam percakapan itu, keduanya membahas masalah sengketa perbatasan antara kedua negara.
Bukan hanya itu saja, Paetongtarn juga terdengar memanggil Hun Sen dengan Predikat “Om” dan memberi isyaram akan membantu hal-hal yang diinginkan. Dia juga Membangun pernyataan kritis tentang seorang komandan militer senior Thailand.
Rekaman itu lantas menyebabkan kemarahan publik, dengan para kritikus menuduhnya mengkhianati negaranya dan tunduk kepada Kamboja.
Hun Sen, yang memerintah Kamboja selama Dekat empat Dasa warsa dan tetap berkuasa di negara itu, diketahui sebagai Kawan Pelan keluarga Paetongtarn, meskipun Interaksi telah memburuk dalam beberapa minggu terakhir.
Keputusan penangguhan jabatan ini menjadi pukulan terbaru bagi Paetongtarn, keturunan keluarga Shinawatra yang berkuasa tetapi kontroversial. Dia mempertahankan kekuasaan setelah Kawan koalisinya mengundurkan diri dari pemerintahannya awal bulan ini.
Pada hari Sabtu, 10.000 pengunjuk rasa berkumpul di Bangkok Demi menuntut pengunduran dirinya.
Bapak Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, mantan pemimpin miliarder, juga menghadapi masalah hukum, dan muncul di pengadilan pada hari Selasa Demi menghadapi tuduhan bahwa ia melanggar undang-undang penghinaan terhadap raja.
Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap kritik terhadap keluarga kerajaan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus tersebut terkait dengan wawancara yang ia berikan kepada media Korea Selatan pada tahun 2015.
Selama dua Dasa warsa, politik Thailand didominasi oleh perebutan kekuasaan antara keluarga Shinawatra dan Musuh-Musuh mereka dalam pemerintahan militer konservatif yang berhaluan royalis.
Thaksin dua kali terpilih sebagai perdana menteri, tetapi digulingkan dalam Revolusi pada tahun 2006. Saudarinya, Yingluck Shinawatra, digulingkan oleh putusan pengadilan yang diikuti oleh Revolusi pada tahun 2014.
Thailand Mempunyai sengketa perbatasan yang sudah berlangsung Pelan dengan Kamboja yang berkobar pada bulan Mei ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat. Insiden tersebut telah menyebabkan lonjakan sentimen nasionalis dan tindakan saling balas oleh kedua pemerintah.
Wakil Perdana Menteri, Suriya Juangroongruangkit, akan mengambil alih sebagai pejabat sementara sementara pengadilan memutuskan kasus terhadap Paetongtarn.