Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa kelanjutan negosiasi final dengan Amerika Perkumpulan sepenuhnya bergantung pada Penyelenggaraan lima klausul dalam nota kesepahaman (MoU) Islamabad. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara kementerian pada Sabtu, 20 Juni 2026, yang menekankan bahwa keberlanjutan kesepakatan ini ditentukan oleh kepatuhan pihak Musuh.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, memberikan penjelasan mendalam kepada jurnalis mengenai situasi diplomasi terbaru ini. Agenda pertemuan di Swiss yang semula dijadwalkan pada Jumat terpaksa dibatalkan karena presiden kedua negara telah menandatangani MoU secara digital, sehingga kunjungan langsung dinilai Kagak Tengah mendesak.
Berdasarkan Pasal 13 dalam nota kesepahaman tersebut, dimulainya pembahasan menuju kesepakatan akhir diwajibkan memenuhi prasyarat tertentu. Langkah tersebut mengharuskan pihak Amerika Perkumpulan Kepada memulai dan Maju menjalankan komitmen yang tertera dalam Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11.
Pihak Iran berencana memanfaatkan kunjungan mendatang ke Swiss sebagai sarana Kepada menuntut akuntabilitas Penyelenggaraan kewajiban tersebut. Penilaian terhadap komitmen diplomasi ini difokuskan sepenuhnya pada bagaimana implementasi Konkret di lapangan berjalan.
“The main criterion for evaluating any agreement is its implementation phase,” kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.
Penundaan realisasi komitmen dari pihak Musuh memicu perlunya Penjelasan lebih lanjut mengenai teknis Penyelenggaraan kesepakatan. Iran Memperhatikan bahwa pemenuhan kewajiban ini menjadi penentu Istimewa kelanjutan dialog kedua belah pihak.
“This condition has not yet been fulfilled due to the other side’s failure to comply,” kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.
Pusat perhatian Istimewa dari komitmen timbal balik ini tertuang dalam Pasal 1 MoU, yang mengatur penghentian pertempuran secara menyeluruh termasuk di Lebanon. Iran mengklaim telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, sementara pihak Musuh gagal mendesak rezim Zionis Kepada melakukan gencatan senjata.
Meskipun Terdapat kemajuan terkait pembukaan blokade maritim dan pembukaan kembali Selat Hormuz, Iran menegaskan MoU ini merupakan satu kesatuan utuh. Pelanggaran terhadap satu pasal Esensial dapat meruntuhkan seluruh kesepakatan yang Terdapat.
“A violation of Article 1 calls the entire agreement into question,” kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.
Penyusunan nota kesepahaman ini dicapai setelah melalui negosiasi intensif selama beberapa pekan dengan Donasi Perantara Dunia. Langkah ini disebut sebagai bukti niat Berkualitas Teheran yang didukung oleh kekuatan pertahanan serta persatuan nasional mereka.
“We have not signed a commitment that would become ineffective from the outset or lack implementation guarantees,” kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.
Prinsip Istimewa yang dipegang Iran dalam kebijakan luar negerinya didasarkan pada asas timbal balik, Yakni komitmen dibalas komitmen dan tindakan dibalas tindakan. Kalau pihak Musuh menolak mematuhi kewajiban, Iran menyatakan kesiapan Kepada mengambil langkah balasan yang tegas menggunakan kapabilitas strategis mereka.
