Di dalam sebuah kios bambu kecil di Myanmar, Min sedang bersiap-siap Kepada membuka tokonya.
Kabel-kabel yang menjuntai tak beraturan menghubungkan sistem tenaga surya off-grid ke soket. Deretan kursi plastik tampak menunggu kedatangan pelanggan, sementara sebuah menu tulisan tangan memajang pilihan camilan daging dan salad.
Min—bukan nama sebenarnya, demi Argumen keselamatan—Mengerti betul bahwa para pelanggannya akan menghabiskan waktu cukup Pelan di sini. Mereka datang hanya Kepada satu Argumen: internet.
Ia bercerita bahwa setiap hari, Eksis Sekeliling 30 orang yang mengunjungi kafenya. Demi pertama kali dibuka lebih dari dua tahun Lewat, kafe seperti ini Lagi sangat langka, dan Sekeliling 300 hingga 400 pelanggan Bisa datang setiap harinya.
“Permintaannya Betul-Betul luar Biasa,” kenangnya.
Area tempat tinggal Min merupakan satu dari sekian banyak daerah yang terkena Pengaruh pemutusan jaringan internet lokal. Kebijakan ini diberlakukan oleh junta militer Myanmar yang berkuasa sejak mereka merebut kekuasaan lewat Perebutan kekuasaan militer pada tahun 2021.
Selama lima tahun perang Keluarga yang berkecamuk setelahnya, beberapa Area di negara tersebut mengalami pemadaman internet yang berlangsung selama berhari-hari, bahkan Eksis yang hingga berbulan-bulan.
Pada tahun 2022, para Ahli PBB menyatakan bahwa pemutusan jaringan ini sengaja menargetkan Area-Area di mana junta menghadapi perlawanan sengit dari Golongan oposisi.
Demi menyiasati pemutusan jaringan internet, Min punya trik Pandai. Dia memanfaatkan Starlink. Layanan internet satelit besutan perusahaan SpaceX Punya Elon Musk ini bekerja dengan Metode langsung terhubung ke angkasa, sehingga sama sekali Enggak bergantung pada infrastruktur internet domestik yang sedang lumpuh.
Nadi Primer dari konektivitas di tokonya bertumpu pada sebuah antena penangkap sinyal berbentuk piringan datar persegi panjang. Perangkat tersebut ia dapatkan lewat pasar gelap di Thailand, Lewat diselundupkan melintasi perbatasan, hingga akhirnya kini terpasang kokoh di atas atap seng kiosnya.
Letak tersembunyi
Min bilang, usahanya sebenarnya merugi. Dia sengaja memasang tarif murah sebesar 1.000 kyat (Sekeliling Rp8.374) per jam agar tetap terjangkau bagi para pengungsi dan Kaum lokal yang memang Ingin dia bantu.
Tetapi, mengoperasikan kafe internet ini taruhannya nyawa. Junta militer melarang keras bisnis semacam ini. Salah sedikit saja, Min Bisa dijebloskan ke penjara atau seluruh peralatan berharganya disita.
Keterbatasan ini Membikin kafenya hanya Bisa beroperasi selama tiga jam saja dalam sehari.
Selain karena pasokan listrik yang terbatas, bayang-bayang ketakutan juga selalu mengintai.
Meski Area tersebut berada di Dasar kendali Golongan perlawanan, Min tetap cemas panel surya atau piringan Starlink miliknya terlihat dari udara Demi pesawat tempur pemerintah melintas di atas langit.
Demi menghindari radar militer, ia bahkan sudah dua kali memindahkan Letak kafenya ke tempat yang jauh lebih tersembunyi.
Menurut catatan Myanmar Internet Project (MIP)—sebuah organisasi hak-hak digital—sejak Februari 2021, pemutusan jaringan internet di berbagai Area Myanmar telah terjadi lebih dari 450 kali dan berdampak pada kehidupan lebih dari 20 juta orang.
MIP juga Memperhatikan adanya pola yang Terang antara pemblokiran ini dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak junta.
“Riset kami menunjukkan bahwa Dekat 90% dari pemutusan internet ini berkaitan erat dengan aksi pengeboman… Mereka sengaja memutus komunikasi Kaum agar Bisa menghancurkan Area tersebut tanpa terendus,” ungkap Nyan, seorang analis hak digital di MIP yang juga menggunakan nama samaran demi keselamatan.
Di sisi lain, pengawasan siber di negara tersebut sangatlah ketat. Kaum Myanmar dilarang keras menyediakan ataupun menggunakan VPN tanpa izin Formal dari pemerintah militer. Padahal, teknologi yang memanfaatkan server jarak jauh Kepada menyembunyikan alamat IP dan Letak pengguna ini sudah Pelan diandalkan di seluruh dunia Kepada menembus sensor internet.
Ironisnya, kendala akses internet Enggak hanya datang dari pihak militer. Golongan perlawanan bersenjata pun sesekali turut mengacaukan jaringan. Atas dasar keamanan Golongan sendiri, mereka terkadang memberlakukan Embargo sementara terhadap penggunaan Starlink di Area yang mereka kuasai, atau bahkan nekat menyerang infrastruktur komunikasi yang Eksis.
Pemadaman meningkat
Meski skala operasional Min terbilang kecil, dia adalah bagian dari gerakan yang kian hari kian masif. Di berbagai belahan dunia, semakin banyak individu maupun Golongan yang bergerak melintasi batas hukum demi menjebol dinding sensor internet yang dipasang oleh rezim-rezim paling represif di bumi.
Fenomena ini sejalan dengan Intervensi Access Now, sebuah organisasi hak-hak digital Dunia. Dalam laporannya, mereka mencatat bahwa aksi pemutusan jaringan internet di tingkat Mendunia Lalu merangkak naik sejak tahun 2020, hingga akhirnya menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2025 dengan total 313 kali pemadaman di 52 negara.
Dari Bilangan tersebut, Myanmar menjadi negara dengan catatan kelam terbanyak, yakni mencapai 95 kali pemutusan.
Tak hanya memutus jaringan secara total, pemblokiran terhadap platform digital spesifik juga melonjak tajam.
Pada tahun 2025, Access Now mengidentifikasi Eksis 94 kasus pemblokiran media sosial dan aplikasi pesan instan di seluruh dunia—termasuk Facebook, WhatsApp, Telegram, dan X. Bilangan penutupan akses ini melonjak hingga tiga kali lipat Kalau dibandingkan dengan tahun 2016, Demi organisasi tersebut pertama kali mulai melacak datanya.
Ribuan kilometer dari Myanmar, Andrés Azpurúa bekerja dari Madrid. Andrés memimpin sebuah tim sukarelawan Kepada membangun sebuah aplikasi yang dirancang Tertentu demi menembus blokade sensor di tanah airnya, Venezuela.
Lanskap media di Venezuela memang dikontrol ketat oleh pemerintah. Banyak media Informasi independen lokal yang diblokir, sementara Restriksi berkala Lalu menyasar platform Dunia seperti X dan Facebook, hingga situs Informasi seperti The Wall Street Journal.
Guna melawan pembungkaman ini, tim Azpurúa meluncurkan Noticias Sin Filtro (Informasi Tanpa Sensor). Aplikasi gratis ini mengumpulkan berbagai sumber Informasi independen—Bagus berskala lokal Venezuela maupun Dunia—dengan teknologi VPN yang sudah tertanam langsung di dalamnya.
Menurut Azpurúa, aplikasi ini sengaja dirancang Kepada mempermudah masyarakat Venezuela dalam menggunakan VPN.
“Anda Enggak perlu masuk (log in), Enggak perlu Membikin akun, Enggak perlu membayar apa pun… Anda hanya tinggal membaca Informasi,” jelasnya.
Aplikasi yang dirilis Benar sebelum pemilu presiden yang penuh sengketa pada Juli 2024 ini telah diunduh sebanyak 140.000 kali. Tetapi, perjuangan ini harus dibayar mahal.
Sebagai aktivis hak digital yang vokal menentang sensor, Azpurúa terpaksa melarikan diri dari Venezuela pada akhir tahun tersebut karena dibayangi ancaman penjara.
“Segala tanda-tanda menunjukkan bahwa mereka sedang melacak keberadaan saya dan berusaha menangkap saya,” kenangnya.
Ketika mantan presiden Nicolás Maduro ditangkap oleh pihak Amerika Perkumpulan pada awal tahun ini, banyak Kaum Venezuela bersukacita karena mengira perubahan politik akan segera tiba.
Tetapi, di Dasar kepemimpinan suksesornya, Delcy Rodríguez, Azpurúa menilai situasi belum membaik; sensor terhadap media dan internet Dekat Enggak Eksis perubahan.
Hingga kini, aplikasi Informasi tersebut Lalu dikembangkan berkat kerja keras para sukarelawan dan pendanaan yang sebagian besar bersumber dari donasi. Bagi Azpurúa, proyek ini lebih dari sekadar teknologi.
“Ini adalah Metode kami Kepada mendukung penegakan hak asasi Mahluk, termasuk hak atas akses informasi dan kebebasan berekspresi,” katanya.
‘Tembok Api Besar’ China
Sementara itu, di belahan bumi lain, seorang ekspatriat bernama samaran Echo menjadi bagian dari barisan pengembang yang sedang menantang sistem sensor internet raksasa lainnya: The Great Firewall of China atau ‘Tembok Api Besar China’.
Di China, akses ke berbagai situs Informasi Dunia, media sosial, mesin pencari, hingga platform streaming diblokir total. Sebagai gantinya, Kaum diarahkan Kepada menggunakan aplikasi yang dikontrol dan diawasi ketat oleh negara, seperti WeChat dan Weibo.
Echo—seorang mantan pekerja IT yang telah meninggalkan China sejak tiga tahun Lewat—mendirikan sebuah layanan berbasis perangkat lunak pihak ketiga.
Melalui sistem ini, ia membantu masyarakat di China menembus blokade digital Kepada mengakses situs-situs terlarang seperti Google, YouTube, dan Facebook.
Dalam menjalankan operasinya, Echo bekerja sama dengan seorang Kenalan bisnis di dalam Tiongkok secara sangat hati-hati demi menghindari radar aparat.
“Di Tiongkok, Kalau Anda ketahuan membantu orang lain mengakses internet secara bebas… Anda Niscaya akan ditangkap,” tegasnya.
Unit usaha Punya Echo ini menyediakan paket langganan gratis bagi pengguna di Tiongkok, sementara biaya operasionalnya ditutupi dari hasil penjualan paket premium berbayar dengan fitur yang lebih lengkap.
Echo sendiri mengaku Demi ini bertahan hidup dengan mengandalkan Fulus tabungannya. Dia Memperhatikan upayanya ini sebagai medan laga yang Elastis melawan sensor ketat China.
“Eksis kalanya pengembang seperti kami berada di atas angin, tapi Eksis kalanya juga kami tersudut,” katanya.
Tak hanya membantu Kaum di tanah airnya, Echo kini juga memperluas paket langganan gratis ini Kepada pengguna di Iran. Negara tersebut memang tengah dilanda pemadaman internet massal menyusul gelombang protes pada Januari Lewat, ditambah Tengah dengan kondisi perang yang tengah berkecamuk Demi ini melawan Amerika Perkumpulan dan Israel.
Terkait situasi tersebut, organisasi hak asasi Mahluk yang berbasis di Inggris, Article 19, memaparkan laporan terperinci mengenai bagaimana Iran meniru berbagai teknologi dan taktik siber dari China demi mencengkeram kendali atas ruang digital mereka.
Ketika dimintai konfirmasi oleh BBC terkait Restriksi internet ini, pemerintah Myanmar, Venezuela, dan China memilih bungkam dan Enggak merespons pertanyaan yang diajukan.
Meski begitu, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, rezim-rezim ini kerap berlindung di balik Argumen keamanan dan stabilitas negara.
Sebagai Teladan, pihak junta Myanmar pada tahun 2021 menyatakan bahwa pemblokiran Facebook dilakukan demi meredam penyebaran “Informasi Dusta dan disinformasi”.
Sementara itu, Demi Lagi memegang tampuk kekuasaan, Maduro menuduh sejumlah platform media sosial telah digunakan sebagai alat Kepada menyebarkan “kebencian”.
Di sisi lain, Presiden China Xi Jinping juga pernah menegaskan bahwa “kekacauan” di jagat maya hanya akan “merugikan kepentingan publik”.
Tetapi bagi Kaum di akar rumput, seperti para pelanggan yang mendatangi kios internet Punya Min di Myanmar, Pengaruh dari pemadaman digital ini terasa sangat menyiksa.
“Dekat seluruh sendi kehidupan kami lumpuh—mulai dari aktivitas sehari-hari, roda ekonomi lokal, pendidikan, hingga komunikasi antaranggota keluarga,” keluh Khin (bukan nama sebenarnya), seorang Perempuan berusia 27 tahun yang tinggal di Area tengah Myanmar.
Khin menceritakan bahwa Demi pemadaman internet pertama kali terjadi, ia sama sekali kehilangan Metode Kepada menghubungi keluarganya yang tinggal jauh di pelosok, di mana jaringan telepon pun Enggak Bisa diandalkan.
“Komunikasi kami putus total,” kenangnya.
Bahkan Kepada Bisa mendapatkan secercah sinyal internet, ia terkadang harus rela berjalan kaki selama satu jam.
Penderitaan serupa dirasakan oleh Nay (25), seorang mahasiswi yang namanya juga telah disamarkan. Demi Bisa mengakses internet di kafe Starlink, ia harus rutin menempuh perjalanan sejauh lebih dari 2 kilometer.
“Kami, para pemuda… memikul tanggung jawab Kepada membangun daerah kami. Tapi sekarang, dengan adanya pemutusan internet ini, kami Enggak Bisa berbuat apa-apa,” tutur Nay lirih.
Baginya, masa depan generasi muda sepertinya kini sengaja “didorong masuk ke dalam kegelapan.”
