Magetan (Liputanindo.id) — Pemerintah Kabupaten Magetan Berbarengan Asosiasi Peternak Telur mencari solusi atas anjloknya harga telur ayam yang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan para peternak.
Salah satu langkah yang disepakati yakni mendorong penyerapan telur melalui ASN dan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Para peternak ayam petelur Berjumpa langsung dengan Bupati Magetan Nanik Sumantri dan OPD terkait di Ruang Jamuan Pendapa Surya Graha, Senin (11/5/2026)
Bupati Magetan, Nanik Sumantri mengatakan persoalan harga telur Ketika ini dipicu melimpahnya produksi yang Tak sebanding dengan penyerapan pasar. Kondisi tersebut Membangun harga telur di tingkat peternak turun jauh di Dasar Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Dari HAP itu Rp26.500, tapi kenyataannya harga telur sekarang ini Rp19 ribu Tamat Rp21 ribu,” ujar Nanik usai menerima perwakilan Asosiasi Peternak Telur Magetan.
Menurutnya, Pemkab Magetan telah menggelar musyawarah Berbarengan peternak menyusul aksi berbagi telur yang dilakukan asosiasi peternak pada 6 Mei Lewat. Dari pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah Buat membantu menyerap produksi telur yang menumpuk di kandang peternak.
“Salah satunya ASN dihimbau membeli telur dari peternak. Kemudian SPPG di Kabupaten Magetan juga sudah Eksis kesepakatan seminggu tiga kali menggunakan menu telur,” katanya.
Perwakilan Asosiasi Peternak Telur Magetan, Surohman mengapresiasi langkah Segera pemerintah daerah yang telah memfasilitasi keluhan peternak.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Ibu Bupati. Keluh kesah kami sudah diterima dengan Berkualitas dan bahkan sudah Eksis solusi terbaik Buat kami Segala,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai Tetap Eksis persoalan mendasar yang perlu dibenahi, terutama terkait validitas data peternak dan populasi ayam petelur. Menurutnya, ketidakakuratan data Membangun produksi dan kebutuhan pasar Tak seimbang sehingga memicu kelebihan pasokan.
“Kita butuh data yang real, berapa peternak kita, berapa populasinya, berapa produksinya. Termasuk berapa kebutuhan telur secara nasional, sehingga nanti Bisa ketemu keseimbangannya,” kata Surohman.
Ia berharap pembaruan data peternak dapat segera dilakukan agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Mempunyai dasar yang Seksama dalam mengambil kebijakan sektor peternakan telur. [fiq/ted]
