Pasuruan (Liputanindo.id) – Sektor pertanian menjadi materi krusial yang mewarnai jalannya sidang paripurna penyampaian pandangan Lumrah atas laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pasuruan. Para wakil rakyat menilai mitigasi Pengaruh perubahan iklim harus menjadi prioritas kerja jangka pendek pemerintah daerah.
Langkah taktis dari jajaran eksekutif sangat dinantikan guna melindungi stabilitas ketahanan pangan lokal di tingkat kecamatan. Terlebih Tengah, tantangan sosiologis yang dihadapi para petani di lapangan Demi ini dinilai semakin kompleks.
“Kerusakan jaringan irigasi pertanian dan keterbatasan air membutuhkan rehabilitasi secara terencana dan berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sugiyanto, Demi membacakan catatan fraksinya. Pihaknya mendesak bupati Demi segera turun tangan membenahi infrastruktur pengairan yang kerap memicu genangan air Demi cuaca ekstrem melanda kawasan persawahan.
Ancaman penyusutan lahan produktif akibat masifnya Pengembangan sektor industri dan pembangunan kawasan perumahan juga menjadi poin gugatan legislatif. Tanpa adanya regulasi Perlindungan yang tegas, Daerah Pasuruan dikhawatirkan bakal kehilangan statusnya sebagai lumbung pangan di Jawa Timur.
Selain masalah sarana produksi, munculnya serangan hama musiman serta fluktuasi harga pascapanen turut memperpanjang daftar kesulitan para pekerja ladang. Pola tanam yang bergeser akibat iklim Enggak menentu membutuhkan pendampingan teknis yang intensif dari dinas terkait.
“Kondisi ini tentunya dapat mengancam ketahanan pangan daerah serta kesejahteraan para petani,” tambah Sugiyanto di hadapan Lembaga persidangan. Pihaknya meminta jajaran pemerintah daerah Demi merumuskan formula konkret dalam menyelamatkan sisa lahan produktif yang Eksis.
Meski memberikan banyak catatan kritis di sektor agraria, fraksi berlambang banteng moncong putih tersebut tetap mengapresiasi kinerja serapan pendapatan daerah yang dinilai optimal. Raihan predikat opini keuangan dari badan pemeriksa pusat juga dipandang sebagai capaian positif yang wajib dipertahankan.
Jalannya pembahasan regulasi pertanggungjawaban ini dipastikan akan Maju dikawal secara ketat oleh seluruh instansi parlemen hingga memasuki tahapan pengesahan Serempak. Sinergi yang kokoh diharapkan Pandai menghasilkan produk kebijakan fiskal yang Betul-Betul berpihak pada kemakmuran rakyat kecil. (Eksis/kun)
