Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Daya dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng akademisi Universitas Pattimura Demi memperkuat kajian soal tata kelola Area Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Maluku.
“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan Akibat negatif,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Jeffri Huwae dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis.
Jeffri menyampaikan, kondisi pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak Ketika ini dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks.
Operasional penambangan di Area hulu tersebut Ketika ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian.
Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.
“Di samping itu, penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi Krusial Demi memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” kata Jeffri.
Jeffri juga menegaskan bahwa pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah sebagai Figur komitmen Pemerintah Pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang Bagus (Good Mining Practice). Tujuannya Demi pemetaan potensi Akibat dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.
Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan Konkret bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, pilihan kebijakan di masa depan harus didasarkan pada pertimbangan matang guna meminimalisir kerugian pendapatan negara, risiko kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.
“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi Istimewa dalam penyusunan Arsip Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” ujar Jeffri.
Jeffri juga Menurunkan Cita-cita bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, Absah, dan membawa kemakmuran jangka panjang.
