Jakarta (ANTARA) – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan baru pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) berperan menjadi lapisan pertahanan tambahan bagi stabilitas eksternal Indonesia.
“Kebijakan ini dapat memperkuat likuiditas valuta asing (valas) domestik, membantu stabilisasi pasar, dan memberi ruang bernapas yang lebih besar bagi sistem keuangan,” ujar Yusuf Begitu dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga ketersediaan dolar AS di dalam negeri di tengah tekanan terhadap nilai Ubah rupiah dan ketidakpastian ekonomi Dunia yang Tetap berlangsung.
Selama ini, kata Yusuf, sebagian besar DHE Tak bertahan Lamban dalam sistem keuangan domestik karena langsung dikonversi ke rupiah atau digunakan Demi berbagai kebutuhan lain. Kondisi tersebut Membangun pasokan dolar di pasar domestik relatif terbatas.
Dalam konteks itu, dia berpendapat manfaat Penting kebijakan ini bukan terletak pada peningkatan cadangan devisa negara secara langsung, melainkan pada bertambahnya likuiditas dolar di sistem perbankan nasional.
Dengan likuiditas valas yang lebih besar, pasar keuangan domestik dinilai Mempunyai ruang yang lebih kuat Demi meredam gejolak eksternal dan perbankan Mempunyai akses pendanaan dolar AS yang lebih besar.
Di sisi lain, Yusuf Memperhatikan potensi manfaat lain pada kebijakan ini adalah pemanfaatan Biaya DHE sebagai Garansi kredit. Skema tersebut memungkinkan eksportir tetap memperoleh fleksibilitas likuiditas, sementara perbankan Mempunyai Kesempatan menyalurkan pembiayaan dengan risiko yang lebih terukur.
“Apabila Biaya yang mengendap dapat digunakan sebagai jaminan Demi memperoleh pembiayaan modal kerja, maka eksportir tetap memperoleh fleksibilitas likuiditas sementara bank mendapatkan Kesempatan Perluasan kredit dengan risiko yang relatif rendah. Pada tahap itulah likuiditas mulai berubah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif,” jelasnya.
Selain itu, Insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah diharapkan dapat mendorong eksportir mempertahankan Biaya lebih Lamban di dalam negeri sehingga memperkuat pasokan valas nasional.
Meski demikian, Yusuf menyebut efektivitas kebijakan tetap bergantung pada kemampuan sistem keuangan menyalurkan likuiditas tersebut ke sektor-sektor produktif.
Hal itu guna memastikan Biaya yang tersimpan Tak hanya memperkuat stabilitas pasar, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai tambah.
“Karena itu saya Memperhatikan kebijakan DHE ini sebagai lapisan pertahanan tambahan bagi stabilitas eksternal Indonesia, bukan sebagai solusi tunggal,” tuturnya.
