Probolinggo (Liputanindo.id) – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut yang diraih Pemerintah Kabupaten Probolinggo Enggak serta-merta Membangun DPRD puas. Di balik capaian tersebut, dewan menemukan sejumlah persoalan serius dalam Penyelenggaraan APBD 2025, mulai dari rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), hingga membengkaknya utang belanja kepada pihak ketiga.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian pandangan Lazim fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski seluruh fraksi mengapresiasi keberhasilan Pemkab Probolinggo mempertahankan opini WTP dari BPK, mayoritas pandangan fraksi Malah dipenuhi kritik terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Salah satu sorotan Penting adalah besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Sekeliling Rp191 miliar. Sejumlah fraksi menilai Bilangan tersebut menunjukkan Lagi adanya program yang Enggak berjalan optimal dan lemahnya kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran yang telah disiapkan.
Fraksi NasDem menjadi yang paling keras menyuarakan kritik. Fraksi ini menilai SILPA yang besar Enggak Dapat semata-mata dipandang sebagai efisiensi anggaran.
Menurut NasDem, kondisi tersebut Malah mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan program dan rendahnya daya serap anggaran di berbagai perangkat daerah. Kritik juga diarahkan pada minimnya realisasi anggaran di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian hingga perindustrian.
Selain SILPA, fraksi ini turut mempertanyakan keberadaan utang belanja daerah yang mencapai Sekeliling Rp94,57 miliar.
Kritik serupa datang dari Fraksi Gerindra. Meski pendapatan daerah Bisa melampaui Sasaran hingga 102,87 persen atau mencapai Rp2,51 triliun dan PAD terealisasi sebesar Rp443,7 miliar, Gerindra menilai capaian tersebut Enggak diikuti kualitas belanja yang maksimal.
Fraksi ini menyoroti realisasi belanja modal yang hanya mencapai 88,90 persen, sekaligus mengingatkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Fraksi PKB mempertanyakan rendahnya serapan anggaran pada sejumlah OPD, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. PKB juga menyoroti kenaikan belanja Enggak terduga dan bertambahnya kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Fraksi Golkar menyoroti perlunya peningkatan belanja pembangunan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan desa, penerangan jalan ruas Pajarakan-Krucil hingga penataan kabel internet yang dinilai semrawut dan mengganggu estetika Kawasan.
Sedangkan Fraksi PPP mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal tanah yang hanya terserap Sekeliling 30 persen, tingginya SILPA serta piutang daerah yang nilainya telah menembus lebih dari Rp68 miliar.
Usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengakui rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD menjadi perhatian serius DPRD.
Bahkan, menurutnya, terdapat OPD yang tingkat serapan anggarannya Lagi jauh dari ideal.
“Terdapat beberapa OPD yang serapan anggarannya Lagi di Dasar rata-rata. Bahkan Terdapat yang di Dasar 60 persen,” kata Oka.
Kondisi tersebut, menurutnya, akan menjadi Konsentrasi Penilaian DPRD karena berpotensi menghambat Penyelenggaraan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Yang akan kita sorot adalah apa penyebabnya dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Kenapa serapan anggarannya Dapat sangat minim,” ujarnya.
Meski demikian, Oka menilai dari sisi pemeriksaan keuangan, hasil audit BPK tahun ini Enggak menemukan persoalan yang bersifat material. Intervensi yang Terdapat disebut relatif kecil dibandingkan total pengelolaan APBD Kabupaten Probolinggo.
Tetapi bagi DPRD, raihan WTP bukanlah akhir dari Penilaian. Sejumlah fraksi menegaskan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus sejalan dengan efektivitas penggunaan anggaran. Alasan tingginya SILPA, rendahnya serapan belanja, serta Lagi adanya utang dan piutang daerah menjadi indikator bahwa pengelolaan APBD belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. (rap/but)
