Bandung (ANTARA) – Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak manajemen Badan Usaha Punya Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana Buat segera menghentikan seluruh lini usaha yang merugi dan melakukan Penilaian total demi menyelamatkan aset daerah yang tersisa.
Hal ini mengingat kondisi keuangan BUMD bidang infrastruktur itu mengalami penyusutan aset secara drastis hingga Rp500 miliar, disertai beban defisit operasional tahunan sebesar Rp3 miliar.
“Usaha-usaha yang selama ini Bukan memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan. Sebaliknya, perusahaan perlu lebih Konsentrasi mengembangkan sektor usaha yang Tetap produktif dan Mempunyai potensi menghasilkan keuntungan agar kondisi keuangan dapat kembali sehat,” ujar Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana dalam keterangan di Bandung, Sabtu.
Berdasarkan hasil audit dan Penilaian mendalam Komisi III, nilai total aset PT Jasa Sarana yang sebelumnya sempat tercatat berada di atas Nomor Rp1 triliun, Ketika ini diperkirakan hanya tersisa Sekeliling Rp500 miliar saja.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kewajiban utang perusahaan yang Tetap berjalan di kisaran Rp170 miliar hingga Rp180 miliar. Dengan demikian, nilai Bersih (net asset) yang Betul-Betul dimiliki oleh BUMD tersebut menyusut hingga tersisa di kisaran Rp400 miliar.
“Berdasarkan hasil Penilaian, kondisi keuangan PT Jasa Sarana memerlukan perhatian serius. Pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum Bisa menutup seluruh biaya operasional sehingga perusahaan Tetap mengalami defisit Sekeliling Rp3 miliar per tahun,” ucap Jajang memaparkan.
Menyikapi krisis keuangan tersebut, Komisi III mendorong PT Jasa Sarana segera melakukan langkah taktis pemulihan keuangan berupa optimalisasi aset.
Salah satunya melalui opsi pelepasan aset-aset yang Bukan produktif (idle asset), Buat kemudian dialokasikan sebagai penguat modal pada lini bisnis yang dinilai Mempunyai prospek cerah.
Jajang menegaskan bahwa pengawasan ketat dari DPRD ini bertujuan Buat memastikan fungsi BUMD kembali sehat dan profesional, sehingga Bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Jabar secara maksimal, bukan Bahkan menjadi beban APBD.
“Perbaikan manajemen menjadi kunci Primer. Dengan tata kelola yang Berkualitas, pengelolaan usaha yang lebih Konsentrasi, serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat dan Bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.
