Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Formal menetapkan Bupati Lombok Barat Lampau Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dan penerimaan suap proyek pada Selasa (21/7/2026). Penetapan status hukum tersebut mendapat tanggapan keras dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menilai tindakan tersebut dipicu oleh Elemen keserakahan pejabat.
Sebagaimana dilansir dari Detikcom, KPK menduga Lampau Ahmad Zaini menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp12,4 miliar yang berwujud Fulus Kas, barang mewah, hingga berbagai fasilitas pendukung.
Lembaga antirasuah tersebut Meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang Absah. KPK mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan rasuah di Kabupaten Lombok Barat ini.
“Berdasarkan bukti permulaan yang Absah, KPK kemudian Meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang tersangka,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).
Tiga pihak yang terjerat sebagai tersangka yakni Bupati Lombok Barat Lampau Ahmad Zaini, Direktur Esensial PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat Sudirman, serta Direktur Esensial PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani. Rincian penerimaan Lampau Ahmad Zaini mencakup mobil Toyota Alphard senilai Rp1,2 miliar, sepatu Hermes seharga Rp19 juta, iPhone 17 Pro senilai Rp26 juta, akomodasi penerbangan, Fulus Kas Rp380 juta, serta sapi kurban senilai Rp17 juta.
MAKI Sentil Perilaku Keserakahan Kepala Daerah
Menanggapi kasus OTT tersebut, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan bahwa tingginya biaya politik pendaftaran pilkada bukanlah pemicu Esensial tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah.
“Memang betul biaya politik tinggi itu salah satu Elemen korupsi, tapi ya itu nomor tiga. Nomor satu ya serakah. Nomor dua, harus mengembalikan modal itu,” kata Boyamin Demi dihubungi, Rabu (22/7/2026).
Boyamin menilai dorongan mentalitas keserakahan muncul lantaran para kepala daerah kerap memposisikan diri mereka layaknya seorang raja kecil yang mendapat fasilitas Perlindungan istimewa.
“Jadi yang serakah itu, yang kaya pengin lebih kaya Kembali, yang belum kaya pengin lebih kaya, yang dari yang anggap aja miskin ya pengin kaya gitu. Itu tipikal kepala daerah seperti itu. Karena dia dengan menjadi bupati itu kan menjadi raja kecil, Eksis protokoler, Eksis ajudan, Eksis sopir, Eksis rumah dinas, itu kan Bisa bergaya betul itu,” ucap dia.
Ia menuturkan bahwa fasilitas protokol dan kedudukan Formal yang melekat Membangun para pejabat merasa status sosialnya meningkat drastis, hingga timbul anggapan keliru bahwa mereka berhak meminta serta menerima apa saja.
“Nah, seperti inilah yang menjadikan kemudian kayak naik derajat. Nah, karena naik derajat, mereka merasa berhak Demi mengambil apa pun, meminta apa pun itu. Nah, sehingga serakah, maka apa pun diterima. Ya sepatu pernah diterima, mobil pernah gitu kan, ya sapi kurban Demi nama Bagus juga diterima, padahal itu hasil dari korupsi,” ujar dia.
Boyamin menambahkan, dorongan mengembalikan modal politik dan keinginan tampil mewah dengan barang branded makin memperparah mentalitas arogansi pejabat daerah.
“Karena apa? Ya memang biaya ekonomi tinggi ini kan, dan mereka juga kemudian karena merasa derajatnya naik kan merasa berhak kemudian barang mewah kayak mobil Alphard, Lalu Hermes gitu kan, Lalu sapi kurban yang banyak gitu kan merasa derajatnya makin naik. Jadi itu menurut saya memang sesuatu yang sangat menjadikan mereka korupsi karena ya itu tadi: yang pertama serakah, kedua kembali modal karena apa pun keluar Fulus itu, yang ketiga ya baru memang biaya politik tinggi itu, kaitannya tadi kembali modal gitu,” lanjut dia.
Guna mengatasi persoalan korupsi yang berulang, MAKI mendorong adanya pembenahan sistemik dengan Langkah membatasi kewenangan operasional para kepala daerah.
“Kewenangan mereka dikurangi, kewenangan mereka dieliminir gitu, dan sehingga mereka hanya menjadi penjaga malam. Itu yang saya kira harus dibenahi mulai dari sekarang,” imbuh dia.
