Ilustrasi. Foto: Dok MI
Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat Demi memberikan jawaban yang jujur dalam Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Pasalnya petugas BPS akan mencatat jawaban sesuai yang diberikan responden.
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan, BPS bukan lie detector yang Pandai mengetahui apakah responden jujur dengan jawaban yang diberikan. Tetapi ia mengimbau agar informasi yang disampaikan kepada petugas Sensus Ekonomi 2026 Pandai sebenar-benarnya.
“BPS hanya mencatat data yang diberikan responden apa adanya, Apabila A maka ditulis A. Tapi Apabila data yang diberikan bukan kondisi sebenarnya, maka informasi yang disampaikan oleh BPS kepada para pengambil kebijakan di negeri ini adalah informasi yang keliru dan menyesatkan,” kata dia kepada Liputanindo.id, dikutip Senin, 13 Juli 2026.
Ia mengungkapkan, Apabila kebijakan yang diambil pemerintah Kagak Akurat maka upaya mendorong ekonomi nasional juga Pandai Mandek. Selain itu, informasi daya saing juga bukan menggambarkan kondisi riil di lapangan sehingga upaya peningkatan daya saing Bahkan menjadi Kagak optimal.
“Pada gilirannya akan merugikan Seluruh pihak yang akan menggunakan data tersebut. Jadi Demi kebaikan Seluruh, jawablah pertanyaan Sensus Ekonomi 2026 dengan sejujurnya sesuai kondisi yang Eksis,” ungkap dia.
“Beberapa hal yang perlu diingat oleh masyarakat dan para pelaku usaha Apabila didatangi petugas sensus adalah TIR Yakni Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan Betul, Rahasia Terjaga,” lanjut dia.
(Ilustrasi petugas Sensus Ekonomi. ANTARA/Dian Hadiyatna)
Kendala Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026
BPS Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah kendala dalam Penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Kadarmanto mengatakan, kendala Bagus internal maupun eksternal ini langsung direspons Segera oleh BPS.
“Kendala Internal Demi petugas sensus yang underperformance, sudah diganti dengan petugas baru,” kata dia.
Sementara Demi kendala eksternal, ia mengakui, Tetap Eksis penolakan dari Kaum, maupun pelaku dan pengelola usaha. Oleh karena itu, BPS Kagak berhenti mengadakan sosialisasi pentingnya sensus ekonomi kepada Kaum, hingga mengadakan Focus Group Discussion (FGD).
“Kami juga mengedukasi masyarakat melalui media sosial (mendsos) yang dimiliki oleh seluruh kantor BPS dan mem-broadcast informasi kegiatan Sensus Ekonomi 2026 Tamat dengan RT/RW di seluruh DKI Jakarta,” ungkap dia.
