BEM Bersatu Tolak Gerakan Mahasiswa Berbau Politik Praktis

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu secara Formal menyatakan penolakan terhadap segala bentuk gerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Penolakan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (16/6/2026).

Seperti dilansir dari Detikcom, Grup ini juga menyoroti adanya indikasi keterlibatan jaringan politik tertentu di belakang salah satu pimpinan aksi yang bernama Tiyo Ardianto. Penegasan mengenai dugaan intervensi politik ini disampaikan langsung oleh perwakilan BEM Bersatu sekaligus Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula.

“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga Mempunyai kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” ujar Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC.

Kecurigaan aliansi mahasiswa ini didasarkan pada rekam jejak kehadiran Tiyo dalam sebuah kegiatan Obrolan berskala nasional. Rahmat mengungkit bahwa Tiyo sempat menghadiri acara dialog kebangsaan yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan purnawirawan TNI.

“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung, 18 Juni 2026, Serempak sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Dalam Perhimpunan yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” sebut Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC.

Sikap penolakan ini dibarengi dengan rilis tiga poin tuntutan Formal dari BEM Bersatu. Tuntutan pertama mendesak agar gerakan mahasiswa disterilkan dari segala bentuk pendanaan, fasilitas, maupun intervensi politik praktis.

Tuntutan kedua menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan adanya perbaikan tata kelola agar Benar sasaran serta akuntabel. Terakhir, mereka mendukung pengusutan tuntas para koruptor tanpa pandang bulu dan mengajak mahasiswa mengawal proses hukum secara kritis.

Pernyataan sikap ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan mahasiswa, di antaranya Wildan Ricky (UNISIA), Muhammad Yani (UIJ), Ardi Zulkifly (UNAS), Ardiansyah (Al-Aqidah), Ahmad Ghazy (UNJ), Alfi (UNPAM), Dicky (Unindra), Ahmad (BSI), dan Rezky Anandar (STIAMI).