Banyuwangi (Liputanindo.id) – Usai dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono langsung berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Demi memperkuat tata kelola pemerintahan.
Salah satu koordinasi yang dilakukan yakni ke Inspektorat serta mengecek berjalannya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan. Dalam koordinasi tersebut, pria yang akrab disapa Yayan itu melakukan Obrolan dengan Inspektur Banyuwangi Choiril Ustadi.
“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan Penilaian, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujarnya.
Yayan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi Demi meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan program daerah.
“Sesuai arahan Bupati, kami diminta Demi Lanjut mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan Demi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di tahun-tahun mendatang,” kata Yayan.
Yayan menambahkan, seluruh perangkat daerah diminta Demi bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang Tetap ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Saya mendapatkan tugas dari pimpinan agar pekerjaan yang terlambat dan Bukan sesuai dengan yang diharapkan, yang disebabkan oleh perencanaan yang Bukan Bagus tahun ini, harus dibenahi,” tegas Yayan.
Ustadi menjelaskan, pengendalian internal merupakan instrumen Krusial Demi memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Melalui pengendalian internal yang Bagus, Pemkab dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.
“Tata kelola yang Bagus harus diiringi dengan pengendalian yang Bagus pula. Ini akan menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Ustadi menambahkan, Pemkab Lanjut melakukan upaya perbaikan sesuai dengan aturan, termasuk rekomendasi yang telah disampaikan KPK dan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Hasil Penilaian ini bukan Demi mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan Penilaian Berbarengan agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. [kun]
