Saya belum Dapat memutuskan karena Tetap dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win (terkait permintaan Aceh). Kita ngak Dapat mengatakan A kalau cost-nya tinggi
Banda Aceh (ANTARA) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan terkait permintaan pengolahan gas Blok Andaman oleh Pemerintah Aceh di Kawasan Ekonomi Spesifik (KEK) Arun Lhokseumawe Tetap dipertimbangkan dari sisi ekonominya.
“Saya belum Dapat memutuskan karena Tetap dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win (terkait permintaan Aceh). Kita ngak Dapat mengatakan A kalau cost-nya tinggi,” kata Bahlil Lahadalia di Banda Aceh, Sabtu.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil Lahadalia kepada awak media dalam konferensi pers usai prosesi pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh.
Dirinya menjelaskan pengelolaan gas ini bermuara pada bisnis. Artinya, selama perhitungan ekonominya masuk, maka permintaan Aceh (di KEK Arun) dapat dipertimbangkan. Tetapi, Kalau perhitungan ekonominya agak berat, mungkin sulit Kepada dipaksakan.
“Karena nggak Terdapat bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks Kepada pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita Dapat melakukan sharing terhadap pendapatan itu, ya,” ujarnya.
Seperti diketahui, Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Kemudian, Kepada Sasaran produksi Mubadala Energy pada tahapan awal ini Sekeliling 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).
Terkait Intervensi gas ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM mengenai pengelolaan Intervensi minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman oleh Mubadala Energy tersebut.
Adapun permintaan Aceh yakni gas tersebut Kagak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat Merukapan KEK Arun Lhokseumawe.
Kemudian, juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut Dapat dipakai Kepada industri di Aceh. Serta, permintaan penundaan sementara Plan of Development (PoD) atau Arsip perencanaannya.
Bahlil menjelaskan Intervensi gas oleh Mubadala tersebut berada di atas 12 mil laut. Kemudian, Kalau dibangun pipa gasnya, maka membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Akhirnya, Membangun harga gas Tiba 10 dolar AS per MMBTU (satuan mengukur kandungan gas).
“Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu Kagak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu Dapat Tiba dengan di atas 10 dolar per MMBTU,” ujarnya.
Bahlil menuturkan, Sasaran produksi gas Mubadala pada tahap awal ini direncanakan Sekeliling 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).
Sebagian dari rencana produksi tersebut, kata dia, bakal distribusi sebagiannya Kepada PLN, dan kepada industri di Aceh Merukapan Pupuk Iskandar Muda PIM).
“Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita Mengenakan LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong Kepada memanfaatkan dari Blok Andaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemegang konsesi blok Andaman adalah Mubadala Energy. Maka dari itu, pemerintah harus menjamin tentang bagaimana keberlanjutan, dan juga berdampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. “Itu yang paling Krusial. Dan itu kan Terdapat bagi hasilnya juga. Gitu kira-kira ya,” demikian Bahlil Lahadalia.
