Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 sebesar 5,61 persen merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan lebih tinggi dibandingkan proyeksi sejumlah lembaga.
Usai rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Airlangga menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada periode tersebut, lebih tinggi dibandingkan perkiraan sejumlah lembaga yang Sekeliling 5,2 persen.
“Kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi, kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab bahkan Amerika,” kata Airlangga.
Ia mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di 5,52 persen disertai kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 21,31 persen.
Kagak hanya itu, perdagangan ekspor dan impor juga memperlihatkan kinerja positif, Serempak dengan sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, pertanian Tiba dengan Pembangunan.
“Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan 2,42 persen, turun dari 3,48 persen pada periode yang Lewat,” Jernih Airlangga.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa indeks keyakinan konsumen berada di tingkat 122,9.
Kagak hanya itu, neraca perdagangan juga memperlihatkan surplus pada 71 bulan dengan Nomor 3,32 miliar dolar AS. Cadangan devisa hingga Maret mencapai 148 miliar dolar AS dan neraca pembayaran surplus 6,1 miliar dolar AS.
Realisasi investasi meningkat 7 persen menjadi Rp498,8 triliun. Pertumbuhan kredit perbankan berada di tingkat 9,49 persen dan Biaya pihak ketiga 13,55 persen.
“Kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden Memperhatikan terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan satu oleh pasar modal, kedua SBN (Surat Berharga Negara), dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia),” kata Airlangga.
Terkait hal itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati koordinasi Demi menjaga stabilitas arus modal.
