SEKOLAH Bisnis Manajemen (SBM ITB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan beberapa perusahaan, serta perguruan tinggi menggelar kegiatan pendahuluan Seminar Global Desentralisasi Fiskal 2024 pada Rabu (4/9), dengan tema Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Mendukung SDGs Menuju Indonesia Emas 2045.
Acara ini diharapkan menjadi wadah bagi akademisi, sektor swasta, dan pemerintah untuk berdiskusi serta mengeksplorasi ide pengembangan pembiayaan kreatif di berbagai daerah. Perguruan tinggi yang bekerja sama dalam seminar ini adalah Fakultas Mesin dan Dirgantara (FTMD), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), dan Fakultas Teknik Industri ITB, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dekan SBM ITB Prof Ignatius Pulung Nurprasetio menekankan pentingnya infrastruktur kreatif sebagai investasi masa depan bangsa. Infrastruktur kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Pemerintah Rilis Skema Pembiayaan Infrastruktur Baru untuk Bantu APBN
“Kami (SBM ITB) menuntut kontribusi melalui pendidikan dan masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan di era digital menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Pulung.
Direktur Istimewa PT SMI Reynaldi Hermansjah menyampaikan bahwa PT SMI didirikan untuk menyediakan solusi inovatif dalam pembiayaan infrastruktur, terutama bagi daerah.
“Implementasi research-based financing, merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pembiayaan pemerintah yang merata dan berdaya saing,” ucap Reynaldi.
Baca juga : BRIDS Jadi Penjamin Emisi Obligasi IIF Sebesar Rp500 Miliar
Sementara itu Sekretaris DJPK Kemenkeu Ludiro menekankan bahwa tantangan besar dalam kebutuhan pendanaan pembangunan harus dijawab melalui pemanfaatan sumber pembiayaan kreatif. Melalui UU HKPD, pemerintah memberikan tiga instrumen pembiayaan bagi daerah, pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Ini diharapkan mampu mendorong sinergi pembiayaan pembangunan daerah.
Pembiayaan daerah berbasis kolaborasi, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), juga didorong untuk digunakan oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kinerja baik. Seperti di Maluku dan Sulawesi Tengah yang membentuk Biaya Kekal Daerah (DAD).
Acara dilanjutkan dengan fireside chat oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman yang menyoroti pentingnya terobosan pembiayaan kreatif dan sinergi pembangunan wilayah. Buat mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%-7% per tahun, menuju Indonesia Emas 2045.
“Buat mewujudkannya tentu diperlukan sinergi antara sektor ekonomi dan pembangunan wilayah yang dapat menjadikan Indonesia negara berpenghasilan tinggi,” tuturnya.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan kerjasama pre-heating dan closing remarks dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Iendra yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan berkualitas untuk mengatasi tantangan pengangguran dan mendorong PDB. Dengan target pengelolaan emisi sebesar 900 juta sebagai kontribusi berkelanjutan. (AN/J-3)
