Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan hanya Mempunyai Anggaran yang cukup Demi membiayai operasionalnya hingga akhir Agustus 2026 akibat kegagalan sejumlah negara kontributor Primer dalam melunasi iuran wajib mereka. Kondisi kritis organisasi lintas negara ini dipicu oleh tunggakan dari donor-donor terbesar seperti Amerika Perkumpulan dan China yang belum membayar kewajiban anggaran reguler secara penuh, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz pada Kamis (2/7/2026). “Kami Bukan Mempunyai Duit Kontan Tengah setelah bulan Agustus,” ujar Pengawas Keuangan (Controller) PBB, Chandramouli Ramanathan, kepada para wartawan pada hari Rabu (1/7/2026).
Ketiadaan likuiditas ini memaksa manajemen keuangan organisasi Demi memprioritaskan anggaran yang tersisa demi agenda-agenda krusial.
“Memasuki September, Duit kami habis. Kami kini bergantung pada penagihan iuran agar Bisa bertahan melewati bulan September,” kata Chandramouli Ramanathan, Pengawas Keuangan (Controller) PBB. Dampak langsung dari penundaan pembayaran oleh Washington dan Beijing ini mengancam Penyelenggaraan High-Level Week (Pekan Tingkat Tinggi) di New York.
“Kami akan tetap mengupayakan agar Pekan Tingkat Tinggi itu berjalan dengan Metode mengorek Anggaran yang tersisa dan menghentikan pembayaran-pembayaran lainnya,” kata Chandramouli Ramanathan, Pengawas Keuangan (Controller) PBB. Pihak manajemen keuangan juga memberikan teguran keras kepada negara-negara Personil terkait komitmen pendanaan mereka.
“Semestinya Bukan Eksis Pekan Tingkat Tinggi karena kalian belum mendanai kami,” kata Chandramouli Ramanathan, Pengawas Keuangan (Controller) PBB. Secara perincian, Amerika Perkumpulan Mempunyai kewajiban menyokong 22% dari anggaran reguler PBB, Tetapi Tetap menunggak Sekeliling US$2 miliar termasuk utang dari tahun-tahun sebelumnya, sementara China Tetap menyisakan tunggakan Sekeliling US$430 juta. Meskipun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres awal tahun ini memproyeksikan kas akan habis pada Juli, langkah penghematan serta pengecualian pengeluaran berhasil memperpanjang napas operasional hingga akhir musim panas.
Guterres sebelumnya juga menyoroti regulasi anggaran Lamban yang mewajibkan pengembalian sisa Anggaran tak terpakai sebagai hambatan likuiditas, yang kemudian direspons Sidang Biasa PBB melalui pemungutan Bunyi Demi mengubah aturan tersebut dalam masa uji coba empat tahun.
