Bandung (ANTARA) – DPRD Jawa Barat segera melakukan pembahasan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai Penilaian bagi Pemprov Jabar agar pengelolaan keuangan daerah ke depan Tak menemui kendala seperti rendahnya serapan hingga penundaan bayar proyek strategis.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa di Bandung, Rabu, mengatakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar dijadwalkan langsung “menyidang” dan membedah Arsip Raperda Pertanggungjawaban Penyelenggaraan APBD (P2APBD) ini secara maraton mulai Rontok 8 hingga 10 Juli 2026.
Buky menargetkan Arsip pertanggungjawaban APBD ini dikuliti secara ketat, Betul waktu, dan berkualitas, Demi kemudian dilaporkan kembali dalam rapat paripurna pengambilan keputusan pada 14 Juli 2026.
“Ini menjadi bagian dari Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Jawa Barat Demi memastikan setiap Penyelenggaraan APBD dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel,” kata Buky.
Menurut Buky, tindakan DPRD itu menyusul pengakuan Pemerintah Provinsi Jabar dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Selasa (7/7) yang blak-blakan menyebut adanya rapor merah pada Penyelenggaraan APBD Tahun 2025, mulai dari jebloknya pendapatan daerah, penundaan pembayaran sejumlah proyek strategis, hingga rendahnya serapan anggaran pada sektor infrastruktur jalan dan transportasi.
“Penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan membeberkan Dalih seretnya pundi-pundi daerah dalam rapat tersebut.
Tak hanya sektor pendapatan, Pemprov Jabar juga terpaksa mengambil kebijakan ekstrem berupa penundaan pembayaran (tunda bayar) pada sejumlah proyek strategis demi menyelamatkan kas daerah agar Tak terperosok ke dalam jurang defisit anggaran yang lebih dalam.
Erwan juga mengakui bahwa eksekusi program di lapangan Lagi mematung, terutama pada sektor konektivitas publik.
Sektor infrastruktur jalan dan transportasi dilaporkan mencatatkan serapan anggaran yang sangat rendah akibat penyesuaian proyek, pengadaan barang dan jasa, hingga efisiensi kontrak.
Tetapi Erwan menekankan pihaknya berpandangan keberhasilan APBD Tak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran.
“Tetapi juga dari manfaat Konkret yang dirasakan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Insan (IPM),” ucap Erwan menambahkan.
