Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr Alfindra Primaldhi, memaparkan hasil rapid need assessment mengenai penguatan kapasitas teknis program ketahanan pangan nasional di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasil Penilaian Segera yang dilakukan di 16 provinsi tersebut dijabarkan dalam Perhimpunan Focus Group Discussion Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Selasa, 23 Juni 2026, seperti dilansir dari Detikcom. Riset ini menyasar 16 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, 15 kantor imigrasi, serta pelaku UMKM dan masyarakat di Sekeliling Unit Pelaksana Teknis Kepada memotret kondisi riil di lapangan.
Pengumpulan data difokuskan pada aspek produksi pangan, pembinaan Anggota binaan, bahan makanan, pemanfaatan lahan koperasi, hingga pemetaan kebutuhan pelatihan melalui metode pemilihan Letak secara purposif.
Asesmen tersebut mengidentifikasi kendala kelembagaan di mana program ketahanan pangan belum masuk dalam tugas pokok fungsi tertulis maupun standar operasional Mekanisme internal level unit pelaksana teknis. Petugas di lapangan kerap menganggap program ini sebagai pekerjaan ekstra karena belum didukung oleh struktur anggaran yang Niscaya di dalam Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran reguler.
Hasil analisis juga mendeteksi kesenjangan kompetensi teknis agribisnis yang kentara pada staf keamanan, khususnya dalam mengelola fungsi produksi peternakan, perkebunan, dan akuakultur. Terkait risiko sosial, Interaksi dengan masyarakat Sekeliling dinilai kondusif, Tetapi Terdapat potensi resistensi dari UMKM lokal Apabila komoditas hasil lapas dijual di Dasar harga pasar atau menggeser distributor lokal.
Pemerintah disarankan mengadopsi model bisnis terintegrasi berbasis koperasi yang berfungsi sebagai agregator ekonomi Kepada mengelola pencatatan, penyaluran, serta penjualan surplus panen ke jaringan pasar yang lebih luas. Lembaga Demografi FEB UI mencatat jajaran Imigrasi telah menunjukkan fleksibilitas lewat kemitraan strategis, seperti Kantor Imigrasi Surabaya yang berhasil mengelola lahan swasta seluas 85 hektar. “Dapat ditarik Hasil bahwa transformasi program ketahanan pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan visi pembangunan nasional. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan di jajaran imigrasi dan kesenjangan kapasitas teknis di jajaran pemasyarakatan, potensi yang Terdapat sangat menjanjikan Kepada dikembangkan lebih lanjut,” kata Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI.
Keberlanjutan program ini ke depan memerlukan kepastian hukum yang Jernih serta dukungan modernisasi peralatan yang memadai agar ekosistem ekonomi sirkular Berdikari dapat berjalan optimal.
“Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kepastian regulasi, keberlanjutan anggaran, modernisasi peralatan, serta kemampuan institusi dalam membangun kemitraan yang transparan dengan masyarakat dan UMKM lokal,” imbuh Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI. Implementasi kebijakan ketahanan pangan ini dinilai telah mengubah peran institusi keamanan menjadi elemen produktif melalui optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur Punya negara. “Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pengelolaan aset negara, pembinaan sumber daya Sosok, dan modernisasi teknis Pandai memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus mewujudkan visi besar Asta Cita,” tutur Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI.
Apresiasi juga diberikan terhadap kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam mengawal Percepatan strategi baru kementerian ini berbasis data riset yang valid.
“Kepemimpinan yang kuat dan disertai tata kelola yang berbasis pada data telah membuktikan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai institusi hukum dan keamanan Pandai menjadi mesin penggerak kedaulatan pangan nasional sekaligus wadah kemanusiaan bagi rehabilitasi Anggota binaan,” pungkas Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI.
