Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja Demi meninjau langsung realisasi program Donasi Stimulan Perumahan Swadaya di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Langkah ini diambil guna memastikan program penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Daerah Indonesia Timur dapat terealisasi secara optimal, seperti dilansir dari Detikcom.
Proyek perumahan rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini menyasar perbaikan kualitas tempat tinggal masyarakat, khususnya bagi kalangan berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat mendorong keterlibatan aktif dari para kepala daerah Demi menyukseskan program stimulan tersebut agar dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.
Dalam kunjungannya pada Minggu, 21 Juni 2026, Tito Karnavian menegaskan bahwa peninjauan ini menjadi penanda dimulainya proyek pembenahan hunian dalam skala yang lebih besar di kawasan paling timur Indonesia tersebut.
“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol Demi melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak (22.379 rumah di seluruh Daerah Tanah Papua dan Tertentu Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah),” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Tito menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama Golongan berpenghasilan rendah. Karena itu, kepala daerah diajak Demi mendukung penuh Penyelenggaraan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dalam agenda peninjauan ini, Mendagri didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran instansi terkait. Rombongan menyempatkan diri Demi berdialog langsung dengan Kaum setempat yang menerima manfaat program, di antaranya Jems Nufri dan Sem Nota Foa.
Tingginya Nomor Rumah Tak Layak Huni di Papua Raya
Kondisi tempat tinggal kedua Kaum penerima Donasi tersebut dinilai sangat memenuhi kriteria Demi mendapatkan perbaikan melalui skema BSPS. Bangunan Lamban mereka mengalami kerusakan struktural yang cukup parah, mulai dari fondasi yang Ringkih, dinding yang lapuk dimakan usia, hingga atap yang bocor Begitu intensitas hujan tinggi.
Mendagri memaparkan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu Unsur sulitnya menekan Nomor hunian yang Tak memenuhi standar kelayakan di Daerah tersebut tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat.
“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang Mempunyai rumah yang Tak layak, 30 persen. Dan itu Tak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambungnya.
Hadirnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dinilai sebagai langkah taktis dan krusial guna mempercepat program penuntasan masalah hunian di daerah-daerah terpencil.
“Itu sangat lompatan yang belum pernah Terdapat sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” pungkasnya.
Kegiatan pemantauan lapangan ini juga dihadiri oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jajaran pejabat daerah lainnya.
