Suasana di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, berubah menjadi mencekam pada Kamis (18/06). Sebuah ledakan dahsyat yang diduga berasal dari granat yang dijatuhkan melalui pesawat nirawak (drone) menghantam Kawasan tersebut. Serpihannya menyebabkan dua Kaum sipil, Aliana Pogau dan Ottopina Hogajau, menjadi korban.
Insiden ini Enggak hanya memicu luka fisik terhadap korban, tetapi juga merusak bangunan Gereja GKII di Kampung Danggoa dan menciptakan trauma mendalam bagi Kaum Sekeliling yang kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
Peringatan: Artikel ini memuat deksripsi kekerasan yang dapat mengganggu kenyamanan Anda.
Berdasarkan laporan masyarakat kepada Human Rights Monitor yang diterima wartawan Edwin Rumanasen pada Sabtu (20/06), kejadian berlangsung Sekeliling pukul 13.00 WIT pada Kamis (18/06).
Kedua korban baru saja pulang dari kebun dan sedang mencuci ubi di mata air yang berada dekat rumah mereka.
Kemudian, terjadi ledakan yang diduga berasal dari granat sehingga mengakibatkan kedua Perempuan tersebut menjadi korban.
Aliana, seorang ibu dari empat anak yang juga penyandang disabilitas tuna wicara, menderita luka parah di lengan kanan akibat serpihan ledakan.
Menurut laporan tersebut, masyarakat setempat menyatakan bahwa Enggak terdapat aktivitas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Posisi kejadian.
Kawasan Kali Besar Dogabu, yang sering dianggap sebagai markas Grup bersenjata oleh aparat, nyatanya merupakan kawasan pemukiman padat yang mencakup tujuh kampung—empat di Distrik Agisiga, dua di Distrik Hitadipa, dan satu di Distrik Sugapa.
Masyarakat menyampaikan bahwa situasi keamanan yang Lanjut berlangsung telah menghambat aktivitas Kaum sipil. Akses masyarakat Kepada berkebun, mencari bahan makanan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi semakin sulit.
Tragedi di tepi kali
Keluarga besar Aliana Pogau Demi ini didera kecemasan luar Normal. Aliana telah dirujuk ke RSUD Nabire pada Jumat (19/06), setelah sempat dirawat di RSUD Sugapa.
Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh Jemi Nabelau, putra Mama Aliana, ketika diwawancarai pada Jumat.
Dia mengungkapkan, Demi itu sang ibu baru saja pulang dari kebun membawa ubi. Demi itu, dia singgah di kali Kepada mencuci hasil buminya, bagian dari rutinitas hariannya sebagai seorang petani.
Tetapi, sebuah ledakan yang diduga berasal dari granat Punya aparat tiba-tiba memecah kesunyian di Kampung Danggoa.
“Kalau dekat dengan Mama, Niscaya Mama sudah hancur. Tapi karena ledakannya agak jauh, tapi tetap mengenai Mama,” ujar Jemi Nabelau.
Jemi mengenang bagaimana ibunya ditemukan terkapar tak berdaya di samping tumpukan ubi yang sedang dicuci, dengan darah Lanjut mengucur dari lengan kanan yang terkoyak.
Hidup Mama Aliana memang Dapat dibilang sangat sederhana. Dia menghabiskan hari-harinya di rumah dan kebun, menanam dan bertani Kepada menyambung hidup sepeninggal suaminya.
Keluarga besar Mama Aliana Lanjut berjaga di ruang perawatan Tertentu pasien bedah dengan penuh kecemasan.
Bagi mereka, luka yang dialami Mama Aliana bukanlah luka sembarangan. Jemi mengaku sangat khawatir dengan lambatnya penanganan medis sejak ibunya dirujuk dari RSUD Sugapa pada Jumat (19/06) siang, pukul 11.00 WIT.
Kekhawatiran keluarga ini bukannya tanpa Dalih. Mereka Tetap menyimpan trauma mendalam atas tragedi yang menimpa adik Mama Aliana, yang juga menjadi korban ledakan bom di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni, Kampung Mbamogo, Distrik Agisiga, pada Minggu (17/05) Lampau, di tahun yang sama.
Kala itu, sang adik mengalami luka parah akibat ledakan bom, sempat dilarikan ke rumah sakit di Timika, Tetapi nyawanya Enggak tertolong.
“Kami sangat takut kondisi Mama sama seperti adiknya kemarin. Jadi, Menyaksikan luka Mama yang sekarang dibiarkan terikat saja tanpa tindakan operasi segera, kami sangat cemas infeksi akan menjalar,” ungkap Jemi.
Jemi kemudian menjelaskan bahwa ketika Mama Aliana mengalami musibah tersebut, masyarakat Kampung Danggoa langsung bertindak dengan memikulnya menggunakan sehelai sarung, yang dijadikan tandu. Kaum mengangkatnya dari Posisi kejadian ke mobil, Lampau membawanya ke rumah sakit Sugapa.
Di Rumah Sakit Sugapa, Mama Aliana sempat mendapatkan perawatan medis. Lukanya dibalut perban. Kemudian pada Jumat, dia dirujuk dan berangkat ke Nabire Sekeliling pukul 11.00 WIT. Mama Aliana juga didampingi oleh seorang petugas kesehatan dari Sugapa.
“Sejak kemarin [Kamis] luka itu hanya diikat [perban] dan dibiarkan begitu saja Tamat sekarang. Kalau sudah dibawa ke rumah sakit, Sebaiknya Eksis kontrol dari petugas kesehatan dari Sugapa dan pemerintah. Petugas dari Sugapa yang mendampingi juga Sebaiknya menjalin komunikasi dengan petugas di sini, menyampaikan rujukan dengan Terang supaya dokter Dapat segera bertindak,” katanya.
Ia menegaskan bahwa luka yang dialami Mama Aliana bukanlah kejadian Normal.
“Ini bukan karena tabrakan, bukan Terperosok. Ini karena ledakan bom atau granat! Jadi kami minta penanganan yang semaksimal mungkin. Demi ini Mama Tetap Dapat mendengar dan bernapas, Sebaiknya ditangani dengan maksimal,” ujar Jemi.
Jemi juga melayangkan tuntutan keras kepada pemerintah dan DPR agar menangani situasi konflik di Intan Jaya.
“Kepada pemerintah Intan Jaya, dalam hal ini DPRD dan Bupati, tolong lihat kondisi kami. Sudah berapa banyak Kaum kampung yang menjadi korban? Kami minta Eksis tindakan Konkret di lapangan. Kami Enggak mau isu ini hanya beredar di media sosial atau dianggap angin Lampau. Sebagai keluarga dan bagian dari intelektual, saya sampaikan bahwa kami menuntut perlindungan dan tindakan Konkret bagi masyarakat sipil yang sama sekali Enggak Mengerti apa-apa tentang konflik ini,” tegas Jemi.
Bagaimana tanggapan TNI?
Koops TNI Habema menyampaikan keprihatinan dan duka atas insiden ledakan yang mengakibatkan Kaum sipil menjadi korban di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, pada Jumat (19/06)
Menanggapi berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, Koops TNI Habema menjelaskan pihaknya menyampaikan fakta berdasarkan data dan laporan satuan di lapangan.
“Berdasarkan catatan kegiatan operasi yang Eksis, Enggak terdapat patroli TNI yang bergerak menuju maupun melaksanakan aktivitas di Kampung Danggoa dan sekitarnya pada Demi kejadian berlangsung,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan laporan satuan yang bertugas, Enggak terdapat penggunaan granat maupun bahan peledak oleh personel TNI dalam Penyelenggaraan tugas di Kawasan tersebut pada waktu kejadian.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyatakan bahwa Penerangan ini diberikan Kepada menghadirkan informasi yang Seksama dan menghindari kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan keresahan.
“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa Kaum. Berdasarkan data kegiatan satuan yang kami miliki, Enggak Eksis patroli TNI di Kampung Danggoa Demi kejadian berlangsung. Tetapi demikian, kami menghormati proses Penyelidikan yang sedang berjalan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara Terang dan Rasional,” ujarnya.
Koops TNI Habema juga menyatakan bahwa penyebab Niscaya ledakan Tetap memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
“Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan memberikan ruang bagi proses Penyelidikan Kepada bekerja secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta lapangan,” ungkapnya.
Pihaknya mendukung penuh upaya penanganan korban serta siap membantu langkah-langkah kemanusiaan Serempak pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Sejalan dengan komitmen menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, kami mengimbau seluruh pihak Kepada tetap tenang, mengedepankan informasi terverifikasi, serta Serempak-sama menjaga situasi yang Terjamin dan kondusif demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Bagaimana respons TPNPB?
Berseberangan dengan klaim militer, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, melalui juru bicara Sebby Sambom, menyebut serangan tersebut sebagai bukti kejahatan perang.
“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan dari PIS TPNPB dari Intan Jaya bahwa aparat militer Indonesia telah melakukan penembakan dan serangan bom menggunakan drone di Kampung Danggoa. Korban ditembak dan terkena serangan bom di pinggiran kali Demi korban sedang mencuci ubi jalar,” ujar Sebby.
TPNPB juga mengungkap bahwa aparat militer telah melakukan serangkaian serangan bom di Posisi lain, termasuk di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni pada 17 Mei 2026, yang menewaskan Luter Nabelau.
“Selain serangan bom, aparat militer Indonesia juga telah memasang ranjau bom di jalan-jalan yang biasanya dilewati Kaum sipil sehingga Kaum harus waspada. Ia juga melaporkan bahwa aparat militer Indonesia telah memasang ranjau bom hingga menewaskan seorang anak SD bernama Misana Hagismijau (12 tahun) pada November 2023, serta dua anak lainnya, Ronald Duwitau (12 tahun) dan Nepina Duwitau (6 tahun), menjadi korban penembakan pada 8 April 2024,” ungkap Sebby.
TPNPB juga mendesak PBB dan Palang Merah Dunia Kepada menangani 122.931 Kaum sipil yang mengungsi, serta meminta jurnalis asing masuk ke Kawasan konflik Kepada menembus propaganda militer Indonesia.
‘Korban Lanjut berjatuhan, siapa yang bertanggung jawab?’
Ketua Grup Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, juga mengunjungi Aliana Pogau yang sedang dirawat di RSUD Kabupaten Nabire pada Jumat (19/06).
Demi menjenguk di rumah sakit, Yulius menyaksikan kondisi Aliana yang tampak lemah dengan tangan kanan dibalut perban. Karena luka serius tersebut, Mama Aliana hanya dapat berbaring miring ke arah kiri.
Yulius juga mendengarkan langsung cerita dari pihak keluarga mengenai peristiwa yang menimpa Perempuan paruh baya tersebut.
“Lanjut terang saya sebagai anak Intan Jaya kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh satuan-satuan yang Eksis di atas,” ujar Yulius di sela kunjungannya.
Yulius menegaskan bahwa pihaknya selalu mengingatkan agar kontak senjata antara TPNPB dan TNI-Polri dilakukan jauh dari pemukiman Kaum, gereja, maupun sekolah.
“Kalau mereka dengan mereka Enggak apa-apa, Pria Musuh Pria, senjata Musuh senjata. Tapi yang sekarang terjadi, korban itu adalah mereka yang Enggak salah, terutama mama-mama, orang Uzur lansia, anak kecil, bahkan anak dalam kandungan,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa insiden serupa telah berulang kali terjadi di berbagai Kawasan, mulai dari Intan Jaya, Puncak, hingga Puncak Jaya, yang menyebabkan banyak Kaum meninggal dunia.
“Atas korban-korban ini, yang paling bertanggung jawab itu siapa? Kami sudah serahkan rekomendasi kepada presiden agar penempatan Laskar non-organik yang dari Paniai Tamat ke Mulia perlu dievaluasi. Penempatan satuan ini Enggak perlu Kembali Eksis di kampung-kampung,” ungkap Yulius.
Yulius mendesak agar pemerintah daerah, DPRD, Gubernur, serta pihak terkait seperti Komnas HAM dan aparat keamanan dapat duduk Serempak Kepada mencari solusi Konkret.
“Mari kita duduk sama-sama Kepada menciptakan situasi yang Terjamin. Laskar non-organik Enggak boleh Kembali menjaga titik-titik aktivitas Kaum, karena masyarakat mau mencari nafkah dengan bebas. Mereka bukan TPNPB. Jangan Kembali gunakan granat atau bom, Iba masyarakat kecil,” pintanya.
Ia juga memberi pesan Tertentu kepada tenaga medis terkait penanganan korban konflik bersenjata.
“Proses perawatan ini harus ditangani dengan Berkualitas dan segera ambil tindakan. Jangan Tamat Eksis serpihan bom yang tertinggal sehingga menyebabkan infeksi dan memperparah kondisi mama. Asa kami, supaya mama Dapat Segera sembuh dan pulang,” tuturnya.
‘Mengapa mama-mama yang harus jadi korban?’
Pimpinan Gereja Katolik Intan Jaya sekaligus Pastor Dekan Dekenat Moni Puncak Jaya Keuskupan Timika, Pastor Yance Yogi, Pr, mengecam keras kejadian yang telah mengorbankan Kaum tak bersalah.
“Beliau [Mama Aliana] baru pulang dari kebun dan sedang membersihkan hasil tanamannya, termasuk petatas [ubi] yang dibawanya. Tetapi kemudian terjadi ledakan yang diduga berasal dari roket hingga mengakibatkan luka serius. Satu korban lainnya, Mama Ottopina Wayau, juga mengalami luka-luka. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan,” ujar Pastor Yance dalam sebuah tayangan video.
Pastor Yance mendesak agar kekuatan militer yang sedang bertikai—Berkualitas TNI-Polri maupun TPNPB—menjaga garis batas yang Terang dan Enggak melibatkan masyarakat sipil dalam konflik.
Menurutnya, perang Sebaiknya terjadi antarpelaku bersenjata, bukan mengorbankan Kaum yang Enggak berdaya.
“Kami dari pimpinan Gereja Katolik Dekenat Moni Puncak Jaya mengingatkan Seluruh pihak, terutama TNI-Polri maupun TPNPB, agar Enggak mengorbankan masyarakat sipil. Kejadian di Danggoa sangat memprihatinkan karena yang menjadi korban adalah mama-mama yang Enggak terlibat dalam konflik. Kalau yang berkonflik adalah TNI-Polri dan TPNPB, maka carilah Musuh masing-masing. Mengapa mama-mama yang harus menjadi korban? Mengapa Perempuan dan masyarakat Normal yang Enggak Mengerti apa-apa Bahkan terkena dampaknya?” tegas Pastor Yance.
Ia juga menekankan bahwa Dampak kekerasan, Berkualitas secara psikologis maupun fisik, akan membekas lelet di tengah masyarakat.
“Kita Seluruh adalah Orang ciptaan Tuhan. Enggak Eksis tujuan apa pun yang dapat membenarkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil. Jangan Tamat masyarakat Normal dianggap sebagai musuh,” tambahnya.
Senada, Ketua Penanganan Konflik Intan Jaya, Eliaz Mujizau, mempertanyakan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil.
“Mereka adalah rakyat sipil dan kaum yang Enggak bersuara, tetapi Bahkan menjadi korban. Karena itu kami berharap negara hadir Kepada melindungi rakyat, bukan membunuh rakyat atau membiarkan rakyat menjadi korban,” katanya.
Ia juga mengkritik fungsi aparat keamanan yang Sebaiknya menjadi pelindung, bukan sebaliknya.
“Pertanyaannya sekarang, siapa yang bertugas melindungi rakyat? Bukankah salah satu tugas Penting aparat adalah melindungi masyarakat?” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Eliaz menekankan bahwa korban Perempuan merupakan pukulan besar bagi masa depan Papua.
“Mereka adalah ibu-ibu yang melahirkan dan membesarkan generasi penerus. Karena itu keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas Penting, sehingga kejadian serupa Enggak terulang,” pungkasnya.
‘Jangan Tamat masyarakat Lanjut jadi korban’
Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa seorang ibu di Kampung Danggoa, Kabupaten Intan Jaya.
Ia menilai kejadian yang mengorbankan masyarakat sipil Enggak berdosa ini sudah berulang kali terjadi dan perlu perhatian serius.
Menurutnya, Demi ini terdapat enam kabupaten di Papua Tengah yang dikategorikan sebagai Area merah oleh aparat keamanan.
Ia menekankan bahwa perubahan status Kawasan menjadi Terjamin membutuhkan Penilaian total pendekatan keamanan.
“Pola penyelesaian konflik di Papua harus mengedepankan pendekatan yang lebih humanis. Sudah waktunya pemerintah mengevaluasi keberadaan Laskar non-organik di Papua Tengah. Ini adalah daerah otonom baru yang membutuhkan percepatan pembangunan,” ujarnya.
John juga menyoroti bahwa kekerasan terhadap Kaum sipil sering terjadi dalam operasi pengejaran TPNPB.
“Penegakan hukum Enggak boleh mengorbankan masyarakat kecil. Apabila Enggak diubah pendekatannya, Kaum seperti ibu di Intan Jaya ini akan Lanjut menjadi korban,” tegasnya.
Senada, Grup Aksi Papua Amnesty Dunia Indonesia, melalui koordinator Pigai Wegobi M, menilai insiden ini sebagai pelanggaran berat HAM.
“Kami mengutuk keras tindakan Enggak manusiawi terhadap Kaum sipil. Ini memperlihatkan bukan Laskar TPNPB OPM yang sedang dicari melalui operasi militer, tapi menyasar ke Kaum sipil,” ujarnya.
Pigai menegaskan bahwa kejadian ini memperparah catatan pelanggaran HAM di Papua.
“Kasus korban dua Perempuan ini menambah Bilangan korban yang belum pernah Eksis keadilan, bagi korban orang Asal Papua, selama ini,” katanya.
GA-Papua juga menegaskan tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi Orang, khususnya hak Kepada Enggak disiksa yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 5 Tahun 1998 mengenai perlindungan dari penyiksaan.
Selain itu, karena salah satu korban adalah penyandang disabilitas, tindakan ini dinilai melanggar UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
GA-Papua kemudian mengeluarkan empat tuntutan, di antaranya Penyelidikan oleh Komnas HAM, jaminan layanan medis bagi korban, penarikan Laskar berlebihan, dan Penilaian total operasi militer di Papua.
“Kejadian yang menyebabkan korban luka parah dan kritis ini adalah tindakan yang diduga menyalahi dan melanggar hukum humaniter, khususnya Indonesia sebagai negara yang diwajibkan mempraktikkan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 mengenai Pelarangan kekejaman, serta KUHP Militer yang mengatur Denda tegas bagi prajurit yang menyalahgunakan kekuasaan terhadap masyarakat sipil,” tutup Pigai.
