Ringkasan Informasi:
- Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut kritik mahasiswa merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara.
- Ia menilai pemerintah perlu menerima kritik sebagai bagian dari pengawalan konstitusional.
- Widarto meminta Pengkajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan realokasi anggaran agar Tak mengganggu sektor lain.
- Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi mahasiswa di depan DPRD Jember.
Jember (Liputanindo.id) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat kepada pemerintah merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari upaya mengawal jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai Asa rakyat.
“Karena kita Mau presiden ini sukses, pemerintahan ini sukses, negara ini sukses, maka harus kita kawal Serempak,” kata Widarto.
Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Jember itu menyebut penyampaian kritik merupakan hak konstitusional Anggota negara yang dijamin Undang-Undang Dasar, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
Menurut Widarto, sejumlah isu yang menjadi sorotan masyarakat Demi ini meliputi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), realokasi anggaran, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Widarto mengaku sejak awal mengusulkan agar penerima manfaat Tak diberikan secara merata kepada seluruh siswa.
Menurutnya, keadilan Tak selalu berarti Seluruh pihak menerima Sokongan yang sama, terutama ketika kemampuan fiskal negara terbatas.
“Adil Tak harus Seluruh, adil Tak harus sama, dan itu kami sampaikan sejak awal MBG berjalan. Kenapa? Karena Rp335 triliun anggaran Buat MBG akan berdampak pada pengurangan fiskal di sektor-sektor yang lain,” katanya.
Ia menilai pengelolaan fiskal yang kurang Akurat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik maupun investor terhadap kondisi ekonomi nasional.
Karena itu, Widarto Serempak sejumlah mahasiswa mendorong pemerintah melakukan Pengkajian terhadap program prioritas serta melakukan realokasi anggaran ke sektor yang dinilai lebih mendesak.
“Maka sejak awal kami Serempak Kawan-Kawan mahasiswa, sepakat bahwa harus Terdapat Pengkajian, harus Terdapat realokasi anggaran terhadap program-program prioritas, agar Dapat digunakan ke sektor yang lain,” ujarnya.
Widarto juga mengingatkan agar kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis Tak dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah.
“Kalau Terdapat yang Tak senang kita mengkritisi MBG, saya Malah khawatir orang tersebut sedang menjerumuskan presiden,” katanya.
Selain MBG, Ketua DPC PDI Perjuangan Jember itu juga menyoroti kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai berpotensi mengurangi ruang desa dalam mengelola pembangunan.
Menurutnya, pengurangan alokasi Biaya desa dapat menghambat semangat desentralisasi yang telah diperkuat sejak era reformasi.
“Ini bukan hanya soal duit. Ini soal kita menolak kembalinya resentralisasi,” tegas Widarto.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim juga menyatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kecintaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, DPRD Mempunyai tugas memperjuangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
“Asa kita Seluruh akan dilalui melalui mekanisme dan aturan perundang-undangan serta apa yang menjadi keluh kesah masyarakat,” kata Ahmad Halim.
Pernyataan para pimpinan DPRD Jember tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Jember di bundaran Jalan Kalimantan, depan Gedung DPRD Jember, Senin (15/6/2026).
Koordinator aksi, Alfin Maulana, menyampaikan empat tuntutan Primer mahasiswa, yakni menghentikan krisis ekonomi dan memperbaiki kebijakan fiskal dengan menurunkan harga bahan pokok serta BBM, melakukan realokasi anggaran dan Pengkajian program prioritas pemerintah, merevisi Undang-Undang Polri, serta merevisi Undang-Undang TNI.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan praktik militerisme di ruang sipil dan mengakhiri tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Negara harus hadir Buat rakyat, bukan Buat kekuasaan,” tegas Alfin. [wir/beq]
