Generasi warganet tumbuh dengan budaya Obrolan yang egaliter dan frontal. Sebaliknya, banyak tokoh nasional terbiasa dengan pola komunikasi satu arah. Ketika dua gaya ini bertabrakan, tokoh terlihat “kaku” atau “ngotot”, sementara warganet terlihat “keras”.
Petinggi partai politik mengecam keras pernyataan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Tiyo mengkritik keras Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta.
Idrus Marham, Wakil Ketua Lumrah Partai Golkar mengecam pernyataan Tiyo. Idrus menyebut bahasa yang digunakan sangat Enggak Layak. Menurut dia, demokrasi terikat pada ideologi, sopan santun, dan taat asas. Bukan sekadar kebebasan melontarkan makian. Secara retoris ia bertanya bagaimana jadinya negeri ini Apabila sosok seperti Tiyo nantinya muncul sebagai pemimpin bangsa.
Komentar elite politik itu memicu perdebatan sengit di berbagai platform seperti Instagram dan Facebook. Banyak warganet merespons balik dengan mempertanyakan kapasitas elite politik. Bahkan mempertanyakan legitimasi moral Idrus Marham.
Kubu aktivis mahasiswa dan akademisi membela kritik Tiyo, menilai respons elite politik anti-kritik dan menyerang ranah personal. Bukan menjawab esensi masalah publik.
Kubu aktivis mengkritik balik pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi yang menyebut Logika Tiyo “Dapat didiskon”. Mereka menilai respons itu terkesan meremehkan dan menunjukkan ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik kebijakan.
Serangan para politisi senior mengenai “etika” dan “Etika” dianggap sengaja dipakai Buat membungkam substansi orasi mahasiswa. Aktivis menegaskan bahwa analogi keras yang dipakai dalam demonstrasi, seperti menyamakan pola kebijakan dengan rezim Firaun, merupakan bahasa gerakan perlawanan dan Aktualisasi diri kekecewaan yang Absah dalam demokrasi.
Lembaga seperti Kaukus Indonesia Buat Kebebasan Akademik (KIKA) bergerak menggalang solidaritas. Ini dipicu munculnya berbagai pola teror digital, intimidasi fisik kepada keluarga pengurus BEM, hingga dugaan pengerahan massa bayaran Buat merusak reputasi personal gerakan mahasiswa di kampus.
Etika Nasional
Secara hukum dan ketatanegaraan, Enggak Eksis parameter hukum formal yang baku Buat mengukur apakah sebuah ucapan secara absolut melanggar “etika nasional.” Polemik mengenai ucapan Tiyo Ardianto—yang menggunakan analogi keras menyamakan Presiden Prabowo dengan “kucing sakit jamuran”—terbagi ke dalam dua perdebatan nilai yang kontras.
Bagi Golongan politisi, etika bernegara di Indonesia Mempunyai akar budaya timur yang mengutamakan kesantunan, penghormatan kepada orang Sepuh, dan Etika bermusyawarah. Menggunakan analogi fisik hewan dianggap keluar dari koridor substansi kebijakan publik dan bergeser menjadi penghinaan pribadi terhadap simbol negara.
Tokoh seperti Adhyaksa Dault menilai seorang intelektual kampus dari universitas besar Sepatutnya menyampaikan kritik berbasis data Rasional dengan bahasa yang terukur. Bukan makian yang dinilai provokatif.
Tetapi bagi kalangan aktivis, etika dalam alam demokrasi diukur dari keberpihakan pada keadilan publik. Bukan pada kenyamanan perasaan penguasa. Analogi dan satire keras dinilai sebagai Aktualisasi diri kekecewaan yang Absah dalam sejarah demonstrasi mahasiswa. Bagian dari taktik komunikasi agar kritik Enggak diabaikan oleh pemerintah.
Kubu ini Menyaksikan bahwa mempersoalkan “sopan santun” kemasan orasi hanyalah Metode sistemik dari penguasa Buat mengalihkan perhatian publik agar Enggak membahas substansi masalah pokok yang dikritik.
Apakah itu melanggar etika? Apabila diukur dari Etika Kesantunan Budaya Timur, pernyataan Tiyo dinilai melanggar batas kenyamanan normatif. Tetapi, Apabila dilihat dari Etika Demokrasi dan Hak Bersuara, apa yang disampaikannya dipandang sebagai bentuk kebebasan berekspresi Anggota negara yang Absah Buat mengontrol jalannya kekuasaan.
Sistem Rekrutmen
Mulai dari sini agaknya Eksis baiknya Apabila kita menengok kembali “sistem rekrutmen” para tokoh kita. Maksud saya adalah, proses bagaimana seseorang Dapat menjadi tokoh nasional. Melalui jalur partai politik, birokrasi, legislatif, hingga pengangkatan pejabat publik.
Mengapa ini memengaruhi kualitas respons mereka terhadap kritik? Eksis tiga poin kunci. Kurangnya uji mental di ruang publik. Di banyak negara maju, calon pemimpin sudah terbiasa menghadapi town hall meeting. Debat sengit dengan Anggota sejak awal karier.
Pada sistem rekrutmen kita, kaderisasi parpol tertutup. Juga kenaikan pangkat birokrat yang lebih mengandalkan loyalitas ke atasan daripada kemampuan berdebat publik. Seorang tokoh Enggak dilatih Buat menerima kritik keras secara langsung. Akibatnya, begitu mendapat kritik dari mahasiswa atau warganet, responsnya emosional.
Dalam banyak kasus, orang yang naik ke puncuk kepemimpinan adalah mereka yang pandai menjaga Interaksi Bagus dengan “orang dalam”. Bukan mereka yang terbiasa memenangkan argumen di Lembaga publik. Lingkungan ini membentuk refleks psikologis: kritik dianggap sebagai ancaman terhadap reputasi dan jaringan kekuasaan. Bukan sebagai alat Pengkajian.
Dalam sistem demokrasi, tokoh yang merespons kritik secara Enggak dewasa, akan kehilangan Bunyi pemilih. Tetapi di Indonesia, loyalitas pemilih lebih ditentukan oleh identitas. Religi, Spesies, atau partai. Bukan rekam jejak intelektual atau moral. Tokoh yang Enggak Mempunyai Bonus kuat Buat belajar merespons kritik dengan Bagus ini, Malah memupuk sikap arogan atau ngotot.
Bayangkan seorang birokrat yang selama 20 tahun hanya diperintah dan Enggak pernah dikritik oleh bawahan. Tiba-tiba ia menjadi pejabat publik. Ketika seorang mahasiswa mengkritik kebijakannya, otaknya secara naluriah membaca situasi sebagai “anak buah membangkang”, bukan “Anggota memberikan masukan”.
Itulah produk dari sistem rekrutmen yang Enggak menyiapkan mereka Buat ruang publik yang setara.
Sistem rekrutmen kita lebih jago mencetak “penguasa” yang terbiasa diperintah dan memberi perintah daripada mencetak “pemimpin publik” yang terbiasa berdialog horizontal dengan siapa saja. Perbedaan itu yang kentara Ketika mereka merespons kritik.
Sakralisasi Kekuasaan
Banyak tokoh nasional terbiasa dengan lingkungan di mana pendapatnya jarang dibantah. Akibatnya, kritik tajam dari mahasiswa dianggap sebagai “serangan pribadi” atau “pembangkangan”. Bukan sebagai masukan.
Respons defensif _menyerang balik, meremehkan, atau menggugat niat Bagus pengkritik_ adalah mekanisme psikologis yang muncul ketika “harga diri politik” terasa terancam.
Generasi warganet tumbuh dengan budaya Obrolan yang egaliter dan frontal. Sebaliknya, banyak tokoh nasional terbiasa dengan pola komunikasi satu arah. Ketika dua gaya ini bertabrakan, tokoh terlihat “kaku” atau “ngotot”, sementara warganet terlihat “keras”.
Di era demokrasi, banyak dari mereka terjebak antara Ingin terlihat kuat (supaya Enggak ditinggal massa) dan Ingin terlihat bijak. Dalam situasi kritis, dorongan Buat “menyelamatkan Persona di depan pendukung sendiri” sering mengalahkan logika Buat merespons substansi kritik.
Politik Indonesia Tetap sangat tradisional dalam mengelola konflik. Merespons kritik Enggak baik dengan Hening, belajar, dan mengakui kekurangan sering dianggap sebagai “tanda kelemahan”. Padahal, secara komunikasi modern, itu Malah tanda kedewasaan.
Sesungguhnya, warganet Enggak selalu menuntut tokoh setuju kritik mahasiswa. Mereka hanya kecewa karena ekspektasi akan keteladanan—terutama dari senior—Enggak terpenuhi. Mereka Menyaksikan seorang pemimpin nasional merespons seorang mahasiswa dengan Metode yang Enggak lebih dewasa dari sekadar “emosi warganet Normal”.
Ini bukan semata-malah soal Kepribadian individu, tapi masalah sistem rekruitmen dan budaya politik kita yang kurang memberi ruang bagi pemimpin Buat belajar menerima kritik sebagai bahan Cerminan. Tiba budaya itu berubah, fenomena “respon tak dewasa” akan Lalu muncul. Apalagi Apabila kritik berasal dari kalangan muda yang dianggap “di Dasar” secara hierarki.
Jadi, demikianlah.
Zainal Arifin Emka,
Pengajar Jurnalistik
