Operasional seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dihentikan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selama berlangsungnya masa libur sekolah. Langkah penataan ini diambil demi melakukan perbaikan menyeluruh pada berbagai aspek Penyelenggaraan program, mulai dari infrastruktur fisik hingga pemutakhiran data para penerima manfaat.
Kebijakan penghentian sementara tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari pada Selasa, 16 Juni 2026, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz. Momentum libur sekolah dinilai sebagai waktu paling Cocok agar seluruh kesiapan di lapangan menjadi lebih matang Demi kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
“Yang Jernih, kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Kami akan stop Segala, kami akan update Segala dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih Berkualitas, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” kata Arumsari.
Proses pembenahan ini Kagak hanya menyasar fasilitas fisik dapur, melainkan juga berfokus pada penyelarasan basis data penerima Sokongan gizi tersebut. BGN kini tengah mengawal ketat pemutakhiran data dengan menjalin koordinasi Serempak lintas lembaga pemerintahan yang memegang data terkait.
Meskipun koordinasi antarlembaga dalam pertukaran data sempat mengalami hambatan pada masa sebelumnya, Arumsari optimistis kendala itu Bisa segera diselesaikan. Status MBG sebagai program prioritas pemerintah menjadi motor penggerak bagi kementerian dan lembaga lain Demi memberikan dukungan penuh.
“Saya Pasti sekarang ini adalah program prioritas, maka saya Pasti dari kementerian dan lembaga pun akan mendukung kami,” ujarnya.
Penegasan mengenai penghentian total aktivitas dapur ini kembali disampaikan Demi memastikan bahwa seluruh ekosistem program Mempunyai waktu yang cukup dalam berbenah diri sepanjang periode libur.
“Ya, stop Demi yang masa libur sekolah, Sembari kita membenahi,” katanya.
Di samping urusan data dan fasilitas dapur, BGN juga tengah menyiapkan agenda Penilaian besar terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penilaian ini menyasar sejumlah satuan pelayanan yang pada periode sebelumnya terindikasi Kagak efisien atau dinilai boros dalam operasional.
Skema pemberian Insentif bagi SPPG nantinya bakal disesuaikan secara proporsional dengan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani di lapangan. Kebijakan ini diambil karena BGN menemukan adanya ketimpangan di mana besaran Insentif yang dikucurkan Kagak sebanding dengan beban kerja riil SPPG.
“Kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut, dampaknya nanti penataulangan akan begitu,” ujarnya.
Penataan ulang ini juga membuka Kesempatan dilakukannya penggabungan atau merger beberapa SPPG di Daerah tertentu yang kekurangan jumlah penerima manfaat. Langkah penutupan dan penggabungan tersebut menjadi bagian dari strategi refocusing BGN agar operasional program ke depan berjalan lebih efisien.
