KETUA DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, Khoirudin mengatakan dirinya akan fokus dalam penyelesaian permasalahan mendasar di Jakarta, seperti kemacetan,banjir, kesejahteraan hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
“Setelah itu, kita kolaborasi bersama-sama seluruh elemen untuk mencoba menyelesaikan. Tentu, butuh waktu untuk berproses,” jelasnya kepada awak media usai pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD DKI Jakarta kemarin jumat, dikutip Sabtu (5/10).
Oleh karenanya untuk mengejar penyelesaian persoalan tersebut, DPRD memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 segera dilakukan.
Baca juga : Kemitraan Sekolah Swasta dalam PPDB Dibutuhkan Kepada Atasi Masalah Daya Tampung
“(Saya pastikan) Terkejar. APBD Murni terakhir paling telat tanggal 30 November. Kita akan selesaikan di pertengahan November,” jelasnya.
Ia mengatakan, adapun prioritas Khoirudin dalam pembahasan APBD 2025 yang akan berlangsung November ini, lebih terkait realisasi sekolah swasta bahkan negeri gratis yang dijanjikan akan mulai di 2025.
“Yang pertama pendidikan. Kita ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta, terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri,” jelasnya.
Baca juga : Kisruh KJMU, DPRD Sebut Akibat Anggaran Pendidikan Disunat
“Kami sudah lakukan kajian dan sudah presentasi Dinas Pendidikan untuk menerima semua siswa Jakarta bersekolah negeri dan swasta (gratis),” papar Politisi PKS itu.
Ketua DPW PKS Jakarta ini juga mengimbau Dinas Pendidikan segera menginventarisasi keperluan terkait sarana prasarana seluruh sekolah.
Ia mengatakan, hampir tiga ribu sekolah swasta akan bergabung menyukseskan program Sekolah Swasta Gratis yang digagas Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga : Biaya Penanganan Banjir Jakarta Rp2 Triilun, DPRD: Konsentrasi Kebiasaanlisasi
“Sekarang ketimpangan fasilitas Negeri dan Swasta. Sarana dan prasarana, kemampuan gurunya juga. Kewajiban kita mengawal proses ini dengan baik,” ujar Khoirudin, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Ia berharap, penyetaraan fasilitas yang timpang antara Sekolah Negeri dan Swasta ini menjadi pekerjaan rumah (PR) Dinas Pendidikan yang diprioritaskan lima tahun kedepan.
Dengan fasilitas yang mumpuni, maka dapat mendukung proses belajar mengajar, sehingga diharapkan tahun 2045 saat Indonesia Emas akan lahir generasi-generasi muda berkualitas.
“Pendidikan itu hak masyarakat, dan kewajiban negara, maka semuanya harus kita tunaikan,” tutur Khoirudin.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar honor guru di Sekolah Negeri dan Swasta tidak dibedakan. Pasalnya ia menemukan banyak guru swasta mengeluhkan karena honor yang diterima jauh Upah Minimum Provinsi (UMP). (Far/M-4)
