Gresik (Liputanindo.id) — Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial Begitu menantang Penduduk dalam audiensi Berbarengan pedagang kaki lima (PKL). Ia menyebut insiden tersebut dipicu adanya provokasi Begitu mediasi berlangsung.
Peristiwa bermula ketika DPRD Gresik tengah menggelar rapat internal di ruang paripurna. Di tengah jalannya rapat, sejumlah pedagang terdampak penertiban di kawasan Semambung, Kecamatan Driyorejo, mendatangi kantor DPRD dan mengetuk pintu ruang rapat Buat meminta audiensi.
Syahrul mengaku langsung keluar dari ruang rapat dan menemui para pedagang di area lobi kantor DPRD guna meredam situasi agar Bukan semakin memanas.
“Waktu itu Terdapat rapat internal DPRD dan pintu ruang rapat paripurna digedor-gedor, sehingga saya keluar Buat menemui mereka,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).
Tetapi, suasana audiensi kemudian berubah tegang setelah muncul sejumlah pihak yang diduga memprovokasi jalannya Percakapan. Adu argumen pun tak terhindarkan hingga memicu emosi Ketua DPRD Gresik tersebut.
Menurut Syahrul, audiensi sejatinya digelar Buat mencari solusi terkait nasib pedagang yang terdampak relokasi. Akan tetapi, suasana berubah memanas karena adanya ucapan bernada keras dari beberapa oknum.
“Terdapat yang memprovokasi Begitu audiensi berlangsung sehingga suasana menjadi emosional,” imbuh Muhammad Syahrul Munir.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tetap membuka ruang dialog bagi para pedagang yang menolak skema relokasi dari pemerintah daerah.
Bahkan, aksi mendirikan tenda di depan kantor DPRD selama 40 hari Bukan dipersoalkan selama dilakukan secara tertib.
“Kami selalu siap berdiskusi. Penduduk kemarin juga Dapat masuk, hanya sempat dihadang pegawai kantor. Bahkan pegawai sipil yang terkena Dampak dari aksi sejumlah oknum yang memaksa masuk,” tegasnya.
Dalam persoalan tersebut, para pedagang diketahui meminta kompensasi karena Bukan sepakat dengan tawaran relokasi yang disiapkan pemerintah daerah.
“Prinsipnya mereka meminta kompensasi karena tawaran relokasi dari pemerintah belum diterima,” ungkapnya.
Syahrul menambahkan DPRD Lagi membuka Kesempatan negosiasi terkait besaran kompensasi. Tetapi, ia menegaskan usulan yang diajukan harus realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau nanti sudah Terdapat nominal yang diajukan, tentu akan kami koordinasikan dengan pemerintah dan lintas sektor agar Terdapat solusi bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya. [dny/but]
