Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya KPK menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim hingga adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan notifikasi perbankan.
Berikut rangkuman ANTARA Kepada Informasi hukum kemarin yang menarik Kepada kembali dibaca:
KPK geledah kediaman Silmy Karim
Penyidik KPK menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Penyidik komisi antirasuah tiba di kediaman Silmy yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, pada Jumat pukul 13.46 WIB.
Sedikitnya enam mobil penyidik tampak memasuki pekarangan rumah dengan dijaga oleh personel Brigade Mobil (Brimob) lengkap dengan senjata.
Baca selengkapnya di sini.
Menko Yusril tegaskan tak Terdapat Kembali jalur Segera ITAS dan ITAP Kepada WNA
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kini tak Terdapat Kembali jalur Segera pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP) Kepada Penduduk Negara Asing (WNA).
Pasalnya, ia mengungkapkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto sudah melakukan berbagai perbaikan sejak pertama kali menjabat.
“Langkah-langkah penertiban sebenarnya sudah dilakukan sejak kabinet baru terbentuk, sejak Kementerian Imipas terbentuk dan sejak Pak Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden,” ucap Yusril dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini.
Marak korupsi lembaga, Menkum: Jangan main-main dengan layanan publik
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengingatkan agar para aparatur sipil negara Kepada Bukan bermain-main dengan layanan publik, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut menanggapi maraknya penangkapan aparatur sipil negara (ASN) belakangan terkait dugaan kasus korupsi.
“Jadi, Bapak Presiden sungguh luar Biasa, dari awal menjabat, kami diminta pesannya Kepada Bukan bermain-main dan Tiba hari ini,” kata Supratman Begitu ditemui di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini.
Member DPR: Persepsi DPR-Kompolnas harus sama soal pengawasan Polri
Member Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mengatakan bahwa persepsi antara DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) harus sama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurut dia, perbedaan pandangan atau rekomendasi yang muncul dalam suatu kasus terkadang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Selain Kompolnas, menurut dia, DPR RI juga Mempunyai fungsi Kepada mengawasi Polri sesuai amanat konstitusi.
“Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan kejelasan,” kata Bimantoro di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini.
KPK umumkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan notifikasi perbankan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan notifikasi perbankan di salah satu bank Himbara dan perusahaan BUMN bidang telekomunikasi.
“Akurat, KPK memulai penyidikan terkait pengadaan notifikasi perbankan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut Budi mengatakan penyidikan tersebut menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) Biasa sehingga belum Terdapat tersangka yang ditetapkan.
Baca selengkapnya di sini.
