Liputanindo.id – Filipina dan Vietnam sepakat untuk menandatangani perjanjian pertahanan antar dua negara. Kedua negara juga berbicara soal perdagangan.
Pembicaraan ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang dan mitranya di Filipina, Gilberto Teodoro, di Manila, Jumat (30/8/). Pertemuan itu dilakukan setelah Phan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Macros Jr.
“Kita sekarang berbicara tentang kerja sama pertahanan, kerja sama keamanan, kerja sama maritim, dan tentu saja, di bidang perdagangan juga,” kata Marcos dalam pernyataan resminya, dikutip AFP, Jumat (30/8/2024).
“Kunjungan Anda, saya pikir, akan menjadi dorongan lebih lanjut, dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan itu kedalaman dan jangkauan hubungan kita,” sambungnya.
Perjanjian itu muncul pada saat ketegangan yang membara di Laut Cina Selatan dan kekhawatiran internasional tentang eskalasi, serta perilaku armada penjaga pantai Tiongkok yang besar dan kegiatannya di zona ekonomi eksklusif tetangganya.
Sementara Vietnam harus berjuang keras untuk menentang tindakan China yang dianggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Tetapi di sisi lain harus menjaga hubungan dekat dengan negara tetangganya yang besar, yang telah terjalin selama beberapa dekade oleh Partai Komunis yang berkuasa.
Keputusan Vietnam untuk menandatangani perjanjian ini muncul pada saat sekutu pertahanan AS, Filipina, dan China, berselisih hampir setiap minggu mengenai Laut China Selatan, pertikaian yang telah berlangsung selama lebih dari setahun.
China mengklaim kedaulatan atas hampir semua jalur perairan strategis tersebut.
Meskipun klaim mereka bertentangan di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, tempat Vietnam dan Filipina masing-masing menempati atol dan terumbu karang, kedua negara telah menyatakan keinginan untuk bekerja sama dan mengatasi perselisihan.
Penjaga pantai kedua negara awal bulan ini mengadakan latihan gabungan pertama mereka di Manila, yang mensimulasikan latihan pemadaman kebakaran dan latihan pencarian dan penyelamatan.
Itu terjadi setelah Marcos mengunjungi Hanoi pada bulan Januari dan menandatangani kesepakatan yang mencakup “pencegahan insiden di Laut China Selatan” dan “kerja sama maritim”.
