Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lanjut mempercepat integrasi sistem pengendalian banjir demi meningkatkan ketahanan kota menghadapi cuaca ekstrem. Langkah penanganan banjir ini bertumpu pada optimalisasi infrastruktur pompa, pengerukan sedimen badan air, serta normalisasi sungai.
Sistem drainase kota diperkuat melalui penyiagaan pompa air dan optimalisasi polder, seperti dilansir dari Detikcom. Hingga 13 Maret 2026, Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan 668 unit pompa stasioner di 243 Posisi serta menyiagakan 537 pompa mobile di lima Kawasan administrasi.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin menyatakan bahwa seluruh infrastruktur pengendali banjir disiapkan Buat beroperasi secara maksimal, terutama Demi terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Kami memastikan seluruh perangkat pengendalian banjir dapat berfungsi optimal, Bagus sebelum, Demi, maupun setelah terjadi hujan intensitas tinggi. Mitigasi banjir adalah kerja kolaboratif yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan infrastruktur,” ujar Ika.
Melalui JakTirta Project 2025-2027, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 20 rumah pompa baru dengan total 61 unit pompa. Proyek strategis ini diproyeksikan menambah kapasitas penyedotan air hingga 148 meter kubik per detik.
Salah satu Pusat perhatian Primer proyek ini adalah pembangunan Sistem Tata Air Rumah Pompa Ancol di Pademangan, Jakarta Utara. Fasilitas tersebut menambah lima unit pompa baru yang meningkatkan kapasitas Kategori air dari 15 meter kubik per detik menjadi 40 meter kubik per detik.
Demi meninjau Posisi proyek pada Selasa (7/4/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa penambahan kapasitas pompa menjadi instrumen vital dalam memperkuat sistem pertahanan banjir di area pesisir.
“Penambahan ini sangat Krusial Buat meningkatkan kemampuan sistem dalam menangani debit air yang tinggi,” urainya.
Pramono menambahkan, Rumah Pompa Ancol berfungsi mempercepat pengaliran air ke laut sekaligus memitigasi risiko banjir rob di Kawasan Ancol dan Pademangan. Keberadaan infrastruktur ini diharapkan dapat melindungi kawasan strategis dan menjaga kelancaran aktivitas publik.
“Kami Mau memastikan kawasan strategis tetap terlindungi dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan Kondusif dan nyaman,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan pompa, pengerukan kali, waduk, situ, dan embung Lanjut digencarkan Buat memulihkan kapasitas tampung air. Volume pengerukan di lima Kawasan kota administrasi sejak 2 Januari hingga 13 Maret 2026 telah mencapai 123.393 meter kubik.
Sepanjang tahun 2025, Dinas SDA DKI Jakarta mencatat total volume pengerukan mencapai 919.173 meter kubik dengan mengerahkan 260 unit excavator serta 465 unit dump truck.
Pengerukan juga menyasar Kali Sepak Kembangan di Jakarta Barat yang berlebar sembilan meter. Proses pengerukan diambil pada lebar enam meter dengan jarak Kondusif 1,5 meter dari tebing guna menghindari longsor, dengan Sasaran total 7.458 meter kubik sepanjang 1.243 meter.
“Pengerukan ini bertujuan menjaga kelancaran Kategori air, mengingat Kali Sepak merupakan salah satu muara Krusial yang terhubung lintas Kawasan, termasuk ke Cengkareng Drain,” ungkap Pramono.
Kelanjutan Program Normalisasi Sungai
Program jangka menengah difokuskan pada normalisasi tiga jalur air Primer, Yakni Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Kali Cakung Lamban. Proyek tanggul penahan di Sungai Ciliwung dikerjakan secara bersinergi dengan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Dinas SDA DKI Jakarta, Sasaran total pembangunan tanggul Ciliwung mencapai 33,69 kilometer, dan Demi ini sepanjang 17,14 kilometer telah berhasil diselesaikan.
“Normalisasi Sungai Ciliwung segera dimulai Berbarengan pemerintah pusat melalui pembangunan tanggul. Normalisasi Sungai Krukut dan Kali Cakung Lamban ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini,” ungkap Pramono.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengonfirmasi bahwa progres fisik normalisasi Ciliwung telah menyentuh Bilangan Sekeliling 52 persen.
“Demi ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 kilometer, yang sudah dilakukan 17 kilometer atau 52 persennya, sisanya 16 kilometer,” kata AHY.
AHY menguraikan bahwa proses pembebasan lahan Tetap menjadi kendala Primer di lapangan, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, daerah, dan partisipasi aktif dari Anggota.
“Memang tantangannya selalu di antaranya adalah lahan. Tadi Ibu Wamen PU juga menyampaikan lahannya sering kali Tetap Tertahan, belum clean and clear pengadaannya. Itulah mengapa kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat Krusial dan masyarakat juga harus terlibat dalam upaya besar ini,” pasar AHY.
Wakil Menteri Pekerjaan Standar Diana Kusumastuti mengapresiasi langkah responsif Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pengadaan lahan demi mendukung kelanjutan tanggul sepanjang 16 kilometer tersebut.
“Insyaallah nggak Eksis kendala dan tanggul itu Bisa selesai 16 km itu. Dan ini Enggak hanya dengan DKI, juga Eksis yang ke arah Jawa Barat juga,” ucapnya.
Diana menambahkan koordinasi lanjutan akan Lanjut dilakukan Berbarengan Pemprov Jawa Barat Buat menuntaskan area normalisasi yang mengarah ke Kawasan tersebut.
“Mudah-mudahan DKI Jakarta saya acungin jempol karena sangat kooperatif, tinggal yang di Jabar nanti kami juga tetap akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat.”
Analisis Unsur Risiko dari BRIN
Menurut Badan Riset dan Hasil karya Nasional (BRIN), banjir Jakarta dipicu oleh interaksi beberapa Unsur mendasar, seperti penurunan muka tanah, intensitas hujan ekstrem, dan penyusutan daya tampung saluran air.
Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santoso, memetakan tiga penyebab Primer. Pertama, amblesan tanah yang melaju antara 1 hingga 15 sentimeter per tahun. Kedua, curah hujan tinggi yang melewati kapasitas drainase, serta ketiga, pendangkalan akibat tumpukan sampah.
“Situasi ini secara drastis menurunkan kapasitas Kategori saluran maupun sungai,” ujar Budi pada Selasa (2/6/2026).
Budi menekankan perlunya strategi penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir, Enggak Bisa hanya mengandalkan penyelesaian parsial.
BRIN juga merekomendasikan penggunaan teknologi monitoring geospasial modern seperti Synthetic Aperture Radar (SAR) 2D dan 3D yang dikombinasikan dengan analisis multi-track InSAR Buat melacak laju penurunan muka tanah secara Presisi.
Budi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi solusi ini membutuhkan komitmen politik lintas Kawasan yang kuat, koordinasi kelembagaan yang solid, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Solusi yang ditawarkan memang Enggak mudah Buat dilaksanakan, tetapi bukan berarti Enggak mungkin,” pungkasnya.
