KETUA Standar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan menyerahkan penentuan jatah menteri di kabinet pemerintahan baru kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Prinsipnya, PKB secara moral akan mensupport dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo,” kata politikus yang akrab disapa Cak Imin seteah menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Area VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dikutip Antara, Jumat (20/9).
Menurutnya, PKB sangat mendukung pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, namun demikian pihaknya tidak punya kewajiban ikut membahas jatah-jatah Menteri. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan kabinetnya.
Baca juga : Kagak Maslah Kabinet Gemuk, Asal Diisi Orang Terbaik dan Profesional
“Tapi, soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Standar PKB M Hanif Dhakiri menyampaikan partainya sudah menyatakan ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengenai dengan usulan nama menteri, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto karena itu hak prerogatifnya.
Demi ditanyakan apakah sudah ada permintaan nama, Hanif bilang, sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga : Muzani Bantah Bagian Menteri dari Gerindra Bakal Lebih Banyak
“Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih,” tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini
Sebelumnya, informasi yang beredar sejumlah Parpol pendukung dalam koalisi KIM diminta menyerahkan nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri pada kabinet kerja Prabowo-Gibran dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Buat komposisi penyusunan kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan segera rampung lima hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, namun dari informasi serta isu berkembang jumlah kursi akan bertambah hingga mencapai 44 menteri maupun badan. (Ant/P-5)
