Jakarta (ANTARA) – Personil Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti koordinasi lintas sektoral yang belum optimal dalam tata kelola destinasi wisata nasional sehingga pengelolaan pariwisata Indonesia.
Menurut Novita, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berperan sebagai jembatan komunikasi Kepada mengatasi ego sektoral yang Lagi terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata nasional.
“Kementerian Pariwisata harus Betul-Betul Bisa menjadi komunikator yang memang bertujuan Kepada meningkatkan jumlah wisatawan yang Terdapat di setiap masing-masing daerah,” kata Novita dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.
Usai melakukan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pekan Lampau, Novita mendapatkan beberapa catatan terkait tata kelola destinasi wisata nasional.
Dia menjelaskan Lembaga komunikasi yang subtantif antara Kemenpar, pemerintah daerah dan pengelola wisata Lagi minim. Kondisi itu menurut dia, menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata Indonesia.
Novita menegaskan bahwa keberadaan Kemenpar sangat Krusial Kepada mengatasi eko sektoral yang Lagi terjadi di berbagai daerah.
“Terdapat beberapa catatan yang Mau memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata Kepada Dapat menyelesaikan masalah ego sektoral ini,” ujarnya.
Dia menilai Kemenpar harus Bisa menjadi komunikator Primer yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan sektor pariwisata di daerah.
Dengan koordinasi yang kuat, kata dia, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi wisata nasional.
Politisi Dapil 7 Jawa Timur itu menilai, penguatan pola komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif.
“Krusial sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata Kepada menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” kata Novita.
