DEMOKRASI Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia.
Konsep ini menekankan musyawarah mufakat dan kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan, dengan menghindari dominasi oleh satu kelompok atau individu.
Watakistik-Watakistik Demokrasi Pancasila
Berikut ini adalah ciri-ciri demokrasi Pancasila dibagi menjadi 6:
Baca juga : 15 September Hari Demokrasi Global: Sejarah dan Arti
1. Dasar Safiri Pancasila
Demokrasi Pancasila berlandaskan pada lima sila Pancasila yang mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Safiri-nilai ini menjadi pedoman dalam kebijakan publik dan sistem politik Indonesia.
2. Kedaulatan Rakyat
Sistem ini menempatkan kekuasaan politik di tangan rakyat. Melalui pemilihan umum yang demokratis, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
Baca juga : Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden Bentuk Pengkhianatan Demokrasi
3. Keberagaman dan Toleransi
Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama. Konsep ini mendorong kerukunan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat.
4. Gotong Royong
Konsep gotong royong, atau kerja sama, menjadi bagian integral dari Demokrasi Pancasila. Masyarakat didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama serta menjaga keharmonisan sosial.
5. Perlindungan Hak Asasi Insan
Krusialnya perlindungan hak asasi manusia adalah aspek kunci dalam Demokrasi Pancasila. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan beragama harus dihormati dan dilindungi.
Baca juga : Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat
6. Partisipasi Publik
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik melalui musyawarah, konsultasi publik, dan diskusi untuk membangun kebijakan yang responsif terhadap aspirasi rakyat.
Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila
1. Kedaulatan Rakyat
Menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi lainnya.
2. Kekuasaan Tersebar (Checks and Balances)
Mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan.
Baca juga : Sejumlah Tokoh Nasional Gaungkan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
3. Partisipasi Publik
Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme konsultasi dan musyawarah.
4. Perlindungan Hak Asasi Insan
Menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial.
5. Keberagaman dan Toleransi
Menghargai keberagaman dan menjaga harmoni dalam masyarakat yang heterogen.
6. Pembangunan Berkelanjutan
Menekankan pentingnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila
1. Kedaulatan Rakyat
Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dengan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menghormati martabat dan hak asasi setiap individu dengan prinsip keadilan sosial.
3. Persatuan Indonesia
Membangun persatuan dalam masyarakat yang beragam melalui penghargaan terhadap keberagaman.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan lembaga perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Penerapan Demokrasi Pancasila
1. Pemilihan Lazim
Dilaksanakan secara berkala untuk memilih pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi.
2. Sistem Ketatanegaraan
Berdasarkan prinsip Demokrasi Pancasila dengan pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Partai Politik
Berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan politik.
4. Mekanisme Konsultasi Publik
Mengadakan forum diskusi dan musyawarah untuk menghimpun pendapat masyarakat.
5. Perlindungan Hak Asasi Insan
Menegakkan dan mempromosikan hak-hak dasar setiap individu melalui undang-undang dan lembaga terkait.
Rekanan Demokrasi Pancasila dan Kebudayaan Asli Indonesia
Konsep Demokrasi Pancasila mengadaptasi nilai-nilai dari masyarakat asli Indonesia seperti desa demokrasi dan musyawarah mufakat.
Hal ini memastikan bahwa ideologi Pancasila selaras dengan budaya lokal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
Sebagai ideologi campuran, Pancasila menggabungkan unsur-unsur liberalisme, sosialisme, serta nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, menjadikannya relevan dan sesuai dengan konteks sosial-politik di Indonesia. (Z-10)
Sumber
- Jurnal UIN Jakarta, “Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
