Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.
Pernyataannya itu Demi meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty Bukan akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti Normal,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Ia mengimbau para peserta tax amnesty Demi Bukan menerjemahkan informasi pemberitaan secara berlebihan dan tetap menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah dijalankan selama ini.
Purbaya pun menyatakan akan menegur Dirjen Pajak agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan informasi perpajakan tetap terjaga dengan Berkualitas.
Selain itu, ia juga berencana Membangun pengumuman kebijakan perpajakan hanya Dapat disampaikan oleh Menteri Keuangan Demi menekan kesimpangsiuran informasi perpajakan.
“Jadi, nanti ke depan yang Dapat mengumumkan kebijakan pajak hanya saja, bukan DJP Kembali. Demi menghilangkan kesimpangsiuran itu, (Ditjen) Pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan dan mengambil kebijakan,” ujarnya.
Ke depan, Purbaya juga Bukan berniat Demi menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty baru. Indonesia selama ini sudah menerapkan dua kali tax amnesty, yakni pada 2016 dan 2022.
Dia berpendapat kebijakan tax amnesty dapat membuka ruang tekanan terhadap pegawai pajak, Berkualitas karena adanya potensi suap maupun karena harus menghadapi pemeriksaan berulang.
Ia memilih Demi menjalankan Mekanisme perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya Bukan akan melakukan tax amnesty,” tuturnya.
