Berikut artikel siap salin dalam format sesuai permintaan:
#Nasional – Rabu (30/7/2025) – 19:05
Jakarta – Seperti tersamber badai Ketika tenang di pagi hari, seorang Penduduk bernama Puput viral mengungkap kegeramannya setelah rekeningnya diblokir oleh PPATK, meskipun Biaya Sekeliling Rp 28 juta dibutuhkan Kepada operasi darurat keluarga. Ia mencurahkan frustasinya lewat TikTok, mempertanyakan ketidakberpihakan kebijakan ini terhadap rakyat kecil yang terjepit keadaan hidup.
Puput menyatakan rekeningnya dikategorikan sebagai rekening dormant oleh PPATK karena Bukan aktif beberapa bulan terakhir, sehingga akses menabung dan penarikan Biaya diblokir. Padahal Biaya tersebut sangat dibutuhkan Kepada biaya operasi mendesak. Ia menyebut kebijakan ini seperti “pembunuhan secara perlahan” bagi keluarga yang membutuhkan akses Segera ke Fulus mereka.
PPATK membela kebijakannya dengan menyatakan bahwa mereka melakukan pemblokiran rekening pasif Kepada melindungi sistem keuangan dari praktik ilegal, seperti rekening nominee atau transaksi mencurigakan. Sejak 2020, lebih dari satu juta rekening dianalisis, termasuk 150 ribu dianggap bermasalah dan 50 ribu lainnya diblokir karena Bukan aktif setelah menerima Biaya mencurigakan.
“PPATK meresahkan dan menyusahkan rakyat Bukan berpikir jangka panjang,” tulis Puput dalam unggahan media sosialnya.
Puput membandingkan situasinya dengan “dibunuh oleh negara sendiri” karena pemerintah menyita akses Biaya rakyat, sementara situs judi yang Terang melanggar hukum tetap eksis.
Analisis lebih mendalam menunjukkan kebijakan pemblokiran rekening dormant bertujuan mencegah kejahatan keuangan, Tetapi Mekanisme pemberitahuan, Pembuktian, dan ruang belakang darurat tampak minim Kepada mereka yang menghadapi kondisi mendesak. Dampaknya terasa paling berat bagi masyarakat yang hidup dengan keterbatasan ekonomi atau Bukan Mempunyai akses rutin ke perbankan aktif.
Bahkan beberapa kasus seperti ketua operasional PPATK menyebutkan bahwa pemblokiran dilakukan setelah analisis ketat terhadap rekam jejak transaksi, Tetapi kritikus menilai implementasinya saja perlu Penilaian agar Bukan menimbulkan korban sosial yang Bukan bersalah.
Kasus Puput membuka pertanyaan besar mengenai batas antara prevensi kriminal keuangan dan hak atas akses ke Biaya sendiri di Ketika krisis keluarga. Masyarakat berharap pemerintah dan PPATK meninjau kembali Mekanisme pemblokiran rekening dormant agar kebijakan tak malah mematikan Asa rakyat kecil.
