Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Jumat (8/5/2026) Buat mengonsultasikan rencana pengalihan pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat kepada instansi lain yang Mempunyai kapasitas lebih Lihai guna menjamin transparansi.
Langkah ini diambil menyusul keterbatasan sumber daya Orang di bidang pengadaan yang dimiliki Kementerian Sosial Begitu ini, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Gus Ipul mengusulkan penggunaan agen pengadaan dari lembaga lain sebagai solusi sementara demi menghindari risiko penyimpangan.
“Kami minta sekali Tengah Usulan, Apabila diperkenankan kami Ingin pengadaan Buat sementara waktu Sembari kita memperkuat SDM yang Eksis di Kemensos, kalau Dapat kita lakukan pengadaan di instansi lain lewat agen pengadaan,” kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Keinginan Buat menitipkan proses pengadaan ini bertujuan agar Penyelenggaraan program strategis tersebut dilakukan oleh pihak yang Mempunyai rekam jejak dan kemampuan lebih Berkualitas dalam penyelenggaraan lelang barang serta jasa.
“Dititipkan kepada Kementerian yang memang Mempunyai kapasitas yang Berkualitas Buat menyelenggarakan pengadaan,” lanjut Gus Ipul, Menteri Sosial.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tata kelola pengadaan di Kemensos Begitu ini Tetap menempati peringkat ke-167 dari total 600 lebih instansi nasional, yang memicu perlunya Pengkajian sistem secara menyeluruh.
“Tamat hari ini dalam catatan LKPP, kami Tetap di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa,” ujar Gus Ipul, Menteri Sosial.
Program Sekolah Rakyat merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang dirancang sebagai bagian dari strategi nasional dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Ini bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah orang tuanya diberdayakan, kemudian rumahnya dibantu supaya lebih layak huni. Nanti mendapatkan bansos lengkap orang tuanya juga menjadi Personil Kopdes Merah Putih. Sebagai bagian dari pemberdayaan, nanti anaknya lulus orang tuanya naik kelas menjadi keluarga yang lebih Sendiri Enggak bergantung Tengah bansos,” Jernih Gus Ipul, Menteri Sosial.
Kemensos menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari Pengkajian proses pengadaan tahun 2025 serta persiapan Penyelenggaraan anggaran tahun 2026 yang sedang berjalan.
“Kami siap terbuka Buat diperiksa, didalami segala proses yang sudah dilalui oleh Kementerian Sosial, khususnya di tahun 2025. Karena di tahun 2026 kita sedang proses pengadaan, maka ini menjadi momentum yang sangat bagus buat kami menerima saran dan kritik. Sebagai bagian dari hasil Pengkajian,” kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Menteri Sosial juga mencatat poin-poin krusial yang disampaikan oleh KPK Buat mencegah terjadinya praktik suap, gratifikasi, maupun potensi konflik kepentingan selama Penyelenggaraan program.
“Sudah kami catat Segala tadi Pak. Jangan Tamat Eksis kickback, jangan Eksis gratifikasi, menyuap dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah menjadi perhatian kami sejak awal,” Jernih Gus Ipul, Menteri Sosial.
Terkait fasilitas, negara menyediakan seragam dan sepatu bagi siswa dari keluarga prasejahtera karena mereka dinilai Enggak Mempunyai kemampuan finansial Buat mencukupi kebutuhan sekolah secara Sendiri.
“Kenapa harus dikasih sepatu dan seragam? (karena) ini keluarga-keluarga yang memang tinggal di asrama dan memerlukan seragam, mereka Enggak mungkin Dapat membeli sendiri. Ini bagian dari kebijakan Presiden Buat Dapat disiapkan perangkat atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar,” ujar Gus Ipul, Menteri Sosial.
Sasaran sasaran program ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan sistem penjangkauan langsung oleh petugas di lapangan.
“Enggak Eksis pendaftaran yang Eksis adalah penjangkauan,” kata Gus Ipul, Menteri Sosial.
Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan respons positif atas koordinasi tersebut dan menyatakan bahwa pertemuan ini adalah tahap awal dalam penguatan aspek pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Kita sudah mendiskusikan banyak hal. Kami juga sudah menyampaikan Kira-kira antisipasi yang harus dilakukan. Jadi Ini merupakan langkah awal menurut kami nanti tinggal tindak lanjutnya atau sesi berikutnya,” kata Setyo Budiyanto, Ketua KPK.
Lembaga antirasuah tersebut menekankan pentingnya mendahulukan aspek pendidikan dan pencegahan agar program-program pemerintah dapat memberikan manfaat optimal tanpa adanya penyelewengan Biaya.
“Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan pemberantasan korupsi Mempunyai three aspek, Yakni aspek pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Tentu Enggak mengharapkan penindakan menjadi yang paling Esensial, Malah pencegahan dan pendidikan yang harus diprioritaskan,” ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.
